logo

Saut Berharap Hari Antikorupsi Membawa Berita Baik Bagi KPK

Saut Berharap Hari Antikorupsi Membawa Berita Baik Bagi KPK

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang
29 November 2019 16:37 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Hari antikorupsi yang jatuh setiap tanggal 9 Desember diharapkan membawa hal penting bagi KPK pada 2019 ini. Penting dalam arti penyelamatan antirasuah tersebut hingga bisa terus unjuk gigi dalam pemberantasan korupsi.

Bagi Wakil Ketua KPK Saut Situmorang pun hari antikorupsi membawa berita penting bagi KPK. “Saya pribadi berharap Pak Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu KPK,” katanya di Jakarta, Jumat (29/11/2019).

Saut mengakui bahwa pihaknya sampai saat ini masih menunggu Perppu KPK. Dia berharap Presiden Joko Widodo menerbitkan aturan itu pada Hari Anti Korupsi 2019 yang akan diperingati pada 9 Desember 2019 mendatang. “Semoga Pak Presiden Jokowi pada saat kunjungan ke KPK pada hari antikorupsi tanggal 9 Desember 2019 membawa berita menggembirakan. Kalau bisa dia datang bawa Perppu KPK gitu, keren," katanya.

Saut mengungkapkan, tidak bisa berbuat banyak jika Jokowi memutuskan tidak menerbitkan Perppu KPK. Sehingga, dia menambahkan, pihaknya hanya bisa berharap dan berusaha untuk soal Perppu KPK. "Iya kita kan melaksanakan undang-undang. Saya sebagai pribadi hanya bisa (berharap) saja kan sebagai pribadi, kita tunggu saja," tuturnya.

Mahkamah Konstitusi (MK) sendiri yang diharapkan mengabulkan permohonan uji materi UU KPK hasil revisi dengan nomor perkara 57/PUU-XVII-2019 yang  diajukan oleh 18 mahasiswa dari berbagai universitas justru menolaknya. Akibatnya, pemohon lewat kuasa hukumnya, Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, merasa proses persidangan yang berjalan hingga diputus hakim telah merugikan mereka. Kerugian yang dimaksud bermula dari kesalahan nomor UU KPK yang akan didaftarkan untuk diuji materi.

Dalam gugatan, pemohon menuliskan UU Nomor 16 Tahun 2019. Padahal saat itu, UU belum dilakukan penomoran dan belum juga diregistrasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Namun belakangan, terbitlah UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Penomoran itu setelah dilakukan revisi. Pemohon berniat melakukan perbaikan karena jadwal sidang perbaikan digelar 23 Oktober 2019. Namun tiba-tiba pemohon  mendapat kabar bahwa sidang dimajukan menjadi 14 Oktober. Padahal saat itu, penomoran resmi belum keluar dan baru terbit tiga hari setelah sidang yakni 17 Oktober 2019.

Melihat sejumlah kondisi tersebut, pemohon merasa telah dirugikan atas sidang yang berjalan. Mereka berencana membawa masalah ini ke dewan etik MK. "Kami mempertanyakan siapa yang memerintahkan pemajuan jadwal itu. Kedua kenapa MK masih tetap memutus sekalipun sudah dilakukan pencabutan permohonan. Kami akan laporkan ke dewan etik," tegas dia.

Dalam materi gugatan pemohon menyoalkan syarat pimpinan KPK yang diatur dalam Pasal 29 UU KPK. Antara lain pimpinan KPK tidak pernah melakukan perbuatan tercela, memiliki reputasi yang baik, dan melepaskan jabatan struktural atau jabatan lain selama menjadi pimpinan KPK.

Zico menilai, pasal tersebut tidak mengatur mekanisme sanksi atau upaya hukum apabila pasal 29 itu dilanggar. Sehingga ada kekosongan norma. Hal itu menyoroti Komjen Firly Bahuri yang menjadi Ketua KPK periode 2019-2023 yang disebut-sebut bermasalah. Sedangkan dalam uji formil, para penggugat mempermasalahkan rapat pengesahan UU KPK pada 17 September 2019. Di paripurna DPR yang hanya dihadiri 80 anggota DPR. "Berdasarkan hitung manual, rapat paripurna hanya dihadiri 80 anggota DPR saat dibuka," kata Zico.

Editor : Gungde Ariwangsa SH