logo

Mendes PDTT: Teman-teman Komisi V Cukup Paham Masalah Pembangunan Desa

Mendes PDTT: Teman-teman Komisi V Cukup Paham Masalah Pembangunan Desa

Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar. (foto, ist)
19 November 2019 23:41 WIB
Penulis : Budi Seno P Santo

SuaraKarya.id - JAKARTA: "Saya senang sekali pada rapat kerja yang pertama ini. Meskipun banyak hal yang harus kita lakukan. Teman-teman di Komisi V cukup memahami berbagai permasalahan terkait pembangunan desa," papar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, usai menghadiri rapat kerja perdana bersama Komisi V DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (19/11/2019).

Dia mencontohkan, terkait penggunaan dana desa dan pengawasannya, lalu antisipasi terhadap regulasi yang harus hati-hati supaya tidak berdampak pada permasalahan hukum dan lainnya.

Dikemukakannya, dalam Raker ini sejumlah anggota Komisi V DPR RI meminta penjelasan terkait desa fiktif. Menurut Mendes, desa fiktif yang diketahuinya adalah desa yang tidak ada penduduknya, kemudian mendapatkan kucuran dana dan dana itu digunakan oleh oknum di situ, tanpa ada proses pembangunan.

"Dari perspektif data yang ada di Kemendes PDTT, tidak ada satupun desa yang tidak berpenduduk menerima dana desa, kemudian dana desanya tida? digunakan untuk membangun itu tidak ada. Semua dana yang sudah disalurkan yang kemudian dicairkan ke desa, kita pantau betul semuanya digunakan untuk membangun dan tahapan pelaporannya sudah berjalan," ungkap Mendes PDTT.

Dia menjelaskan lebih lanjut, tahapan pencairan dana desa disalurkan melalui 3 tahapan. Yakni tahap pertama sebesar 20 persen, tahap kedua sebesar 40 persen dan tahap ketiga sebesar 40 persen. Terkait pencairannya itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu pada setiap tahapannya.

Tahap pertama syaratnya Peraturan Desa (Perdes) dan APBDes, lalu untuk tahap kedua laporan realisasi dan konsolidasi dana desa tahun sebelumnya. Dalam tahap kedua ini, syaratnya belum diminta laporan tahap pertama. Lalu, ada tahap tiga, baru laporan tahap satu dan tahap kedua.

"Untuk dapat pencairan tahap 2 harus menyelesaikan laporan dan progres yang sedang berjalan, baru cair dana desanya. Begitu juga tahap ketiga. Jadi, dari sisi itu, tidak ada satupun desa yang tidak bisa mempertanggung jawabkan," jelasnya.

Terkait pengawasan, Mendes PDTT menerangkan, untuk pengawasan dana desa tidak hanya dilakukan oleh Kemendes PDTT. Namun, juga dilakukan oleh berbagai lembaga seperti dari inspektorat, kejaksaan dan kepolisian. Bahkan, pengawasan juga turut dibantu atas partisipasi masyarakat secara langsung.

"Pengawasan bukan sekedar untuk mencari kesalahan, pengawasan penggunaan dana desa diawali untuk pembinaan. Misalnya, kita harus paham sumber daya manusia itu kan sangat bervariasi. ada yang paham, setengah paham dan kurang paham dalam pertanggung jawaban penggunaan dana desa. Di sinilah pentingnya pengawasan untuk pembinaan," paparnya.

Editor : Gungde Ariwangsa SH