logo

Desa Penopang Kekuatan Ekonomi Nasional, Sosial, Dan Budaya

Desa Penopang Kekuatan Ekonomi Nasional, Sosial, Dan Budaya

Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar (kanan) dan Dirjen Pengembangan Daerah Tertentu, Aisyah Gamawati (kiri). (foto, ones)
19 November 2019 21:14 WIB
Penulis : Budi Seno P Santo

SuaraKarya.id - JAKARTA: Tidak hanya sebagai penopang kekuatan ekonomi nasional, desa-desa di Indonesia juga menjadi penopang bagi kekuatan sosial dan budaya.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, pada Rapat Koordinasi Pengembangan Daerah Tertentu di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta, Senin (18/11/2019) malam, menyatakan, sebagai penopang kekuatan nasional untuk sektor ekonomi, sosial dan budaya, harus diakui itu ada pada masyarakat desa.

"Inilah tanggungjawab kita yang sangat berat," ujarnya. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), lanjutnya, memiliki peran strategis bagi kepentingan pembangunan nasional tersebut.

Dikemukakannya, dirinya akan aktif bernegosiasi antar kementerian/ lembaga agar target-target pembangunan dapat dijalankan secara maksimal. "Seperti menyelesaikan kabupaten daerah tertentu di daerah tertinggal, ini semua nggak enak. Tapi sebagai tanggungjawab, harus diwujudkan," ujarnya.

Terkait pengentasan permasalahan daerah tertentu di daerah tertinggal, Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Aisyah Gamawati mengatakan, hingga tahun 2018, pemerintah telah mengentaskan sebanyak 34 daerah tertentu di daerah tertinggal, dari total target Renstra 2015-2019 sebanyak 50 daerah.

"Insya allah hingga akhir tahun 2019, dari target Renstra 2015-2019 sebanyak 50 daerah tertentu akan terentaskan seluruhnya," ujarnya.

Menurutnya, minimnya anggaran dan masih tingginya jumlah daerah tertentu di daerah tertinggal mendorong seluruh stakeholder baik kementerian/lembaga, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Swasta, dan Pemerintah Daerah untuk saling bekerja sama. Terkait hal tersebut, ia mengatakan telah melakukan sinkronisasi program dengan kementerian/lembaga terkait. 

"Adapun program yang disepakati adalah terkait peningkatan aksesibilitas dan konektivitas di daerah perbatasan dan pulau kecil terluar. Dan penyediaan pelayanan dasar serti elektrifikasi dan sarana air bersih," tuturnya.

Editor : Azhari Nasution