logo

Maju Caketum Golkar, Airlangga Bakal Langgar UU Kementerian Negara

Maju Caketum Golkar, Airlangga Bakal Langgar UU Kementerian Negara

Syamsul Rizal Fungsionaris DPP Partai Golkar.
19 November 2019 17:35 WIB
Penulis : Agung Elang

SuaraKarya.id - JAKARTA: Pencalonan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar dinilai bermasalah, yakni melanggar pasal 23 UU No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Karenanya, sejumlah kadernya meminta ditinjau ulang.

‘’Majunya Pak Airlangga Hartarto perlu dikaji ulang oleh DPP Partai Golkar. Jangan sampai DPP dianggap publik tidak tau UU atau melanggar UU,’’ kata fungsionaris DPP Partai Golkar, Syamsul Rizal kepada wartawan di Jakarta, kemarin. 

Rizal lalu membacakan pasal 23 ayat 1 UU Kementerian Negara. Dijelaskan, menteri dilarang merangkap jabatan sebagai : a. pejabat negara lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. b. Sebagai komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau peruisahaan swasta. c. Pimpinan organisasi yang dibiayai APBN dan/atau APBD. 

Menurut Rizal, parpol dalam hal ini Golkar kan dibiayai pakai uang APBN sehingga kalau Airlangga Hartarto yang kini menjabat Menko Perekonomian menjadi Ketua Umum Golkar maka berarti dia melanggar pasal 23 ayat 1 huruf c UU Kementerian Negara. Oleh karenanya Rizal mengingatkan supaya Golkar tidak dituduh tidak ngerti aturan.

‘’Apa yang saya sampikan ini bukan soal suka dan tidak suka, melainkan saya mengajak para kader Golkar untuk berpolitik tanpa mengabaikan prinsip - prinsip politik bernegara,’’ ujarnya. 

Di bagian lain penjelasannya, Syamsul Rizal mengingatkan Presiden Jokowi agar tidak membiarkan para menterinya merangkap jabatan sebagai ketua umum partai politik. ‘’Selain itu Pak Jokowi harus diingatkan bahwa pembantu presiden (Menteri) tidak boleh rangkap jabatan sebagai ketua umum partai politik,’’ tandas. 

Diakui, memang saat ini ada beberapa menteri yang merangkap jabatan sebagai ketua umum partai tetapi sebentar lagi mereka akan melaksanakan munas. Jadi tidak ada salahnya jika Partai Golkar menjadi partai pertama yang memberikan pendidikan politik yang baik kepada rakyat,’’ kata Syamsul Rizal lagi.

Di tempat terpisah, fungsionaris Golkar lainnya, Ahmadi Noor Supit meminta Airlangga fokus  menjalankan tugasnya sebagai Menko Perekonomian agar ekonomi Indonesia tidak semakin terpuruk. Ia (Airlanggar Hartarto, red) harus berjiwa besar untuk mengubur angan-angannya menjadi Ketum Golkar demi menjalankan tugas berat membenahi ekonomi yang ditugaskan Presiden Jokowi.

‘’Airlangga fokus saja pada tugasnya sebagai Menko Perekomonian, jangan mikir yang lain karena kondisi ekonomi kita berat sekali. Jangan pertaruhkan masa depan ekonomi Indonesia hanya karena urusan politik,” pinta Noor Supit.

Sebelumnya, Jubir Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman menegaskan, Presiden Jokowi netral dalam bursa pemilihan Ketua Umum Partai Golkar. Jokowi tak akan memihak kepada salah satu calon. Istana beranggapan, urusan internal partai politik tak boleh dicampuri oleh presiden. 

Editor : Dwi Putro Agus Asianto