logo

Bivitri Susanti Minta Disisir Dulu Pasal RKUHP Yang Bermasalah

Bivitri Susanti Minta Disisir Dulu Pasal RKUHP Yang Bermasalah

KUHP
17 November 2019 19:52 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mendukung RUU KUHP masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR. Namun dia meminta masyarakat sipil dan kelompok yang terkena dampak langsung dilibatkan, tidak hanya diberi sosialisasi.

"Prolegnas akan diselesaikan sebelum 17 Desember, didukung. Dengan demikian, pada masa sidang berikutnya mereka bisa membahas RKUHP," kata Bivitri di diskusi RUU KUHP: Periode Baru, Bahas dengan Pendekatan Baru di Jakarta, Minggu (17/11/2019).

Menurut Bivitri, pembahasan RUU KUHP sesuai dengan Pasal 71-A UU Nomor 15/2019 tidak harus dari nol lagi. Dia mengusulkan agar DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) dibahas dengan melibatkan partisipasi masyarakat, misalnya dengan tidak langsung menentukan ada 14 pasal yang dianggap kontroversial untuk dibahas. “Membahas DIM, yaitu menyisir per bab misalnya, jadi disisir dulu untuk menentukan pasal yang masih kontroversial. Jangan langsung diambil 14 pasal yang ditentukan dari awal oleh pemerintah atau bahkan sudah dibuatkan dulu penjelasan-penjelasannya," kata Bivitri.

Dia juga meminta pemerintah dan DPR membahas RUU KUHP melibatkan banyak pihak, terutama pihak yang terkena dampak pasal tertentu. Tidak hanya sosialisasi, tetapi juga melibatkan banyak pihak, seperti ahli dan pemangku kepentingan.  "Terutama yang terkena dampak itu harus diundang. Misalnya korban pemerkosaan untuk tahu apakah betul dengan penghukuman untuk aborsi itu punya dampak serius kepada para korban, meskipun sulit untuk bicara langsung tapi kan ada Komnas Perempuan atau forum pengaduan layanan," kata Bivitri.

Menurut Bivitri, selain partisipatif, proses pembentukan UU juga harus transparan. Harus ada kejelasan siapa saja pemangku kepentingan yang harus dilibatkan dan cara membahasnya dalam konteks partisipasi dan transparansi. Oleh karena dalam pembahasan undang-undang, dampak pasal-pasal itu tidak bisa diukur hanya dengan membaca teks. Dia memaklumi jika ada masyarakat awam yang tidak mengerti bahasa-bahasa atau teks dalam naskah RKHUP. Karena itu, kata Bivitri, itu menjadi tugas pemerintah untuk memberi pemahaman pada masyarakat.

"Kalau masyarakat belum paham, tugas pemerintah untuk membuat masyarakat paham. Kalau bahasanya terlalu sulit, bahasa hukum kan gitu ya, silakan. Kan sudah banyak ahli komunikasi, bisa dibuat infografis atau apapun yang bikin masyarakat mengerti supaya mereka bisa berpartisipasi," ujarnya.

Editor : Gungde Ariwangsa SH