logo

Akankah Kemerdekaan Itu Tetap Dalam Genggaman Sofyan Basir?

Akankah Kemerdekaan Itu Tetap Dalam Genggaman Sofyan Basir?

terdakwa Sofyan Basir
17 November 2019 19:48 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Mantan Dirut PT PLN Sofyan Basir telah menikmati hasil perjuangan hukumnya berupa dikeluarkan dari dalam tahanan. Bakal teruskah “kemerdekaan” itu dapat dinikmati? Atau hanya sesaat saja sebelum akhirnya datang atau ada putusan dari Mahkamah Agung (MA)?

Pertanyaan itu belum bisa dijawab saat ini. Bisa saja ya namun bisa juga tidak. Yang pasti JPU KPK telah mengajukan kasasi ke MA atas putusan bebasnya Sofyan Basir dalam kasus dugaan korupsi, proyek IPP PLTU MT Riau-1.  "KPK sudah menyampaikan akan mengajukan kasasi," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Jakarta, Sabtu (16/11/2019).

JPU KPK Lie Putra Setiawan juga mengatakan, kasasi diajukan pada Jumat (15/11/2019). “Kami sudah ajukan kasasi Jumat," ujar Lie. Kasasi diajukan karena ada pertimbangan majelis hakim yang dinilai tidak tepat dalam vonis bebas Sofyan Basir, dan itulah yang akan dijelaskan dalam memori kasasi yang diajukan kepada MA.  "Alasan atau pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara itu menurut kami tidak tepat," ujarnya berharap MA dapat mengabulkan kasasi tersebut, sesuai dengan tuntutan JPU KPK.

Penasihat hukum Sofyan Basir, Soesilo Ari Wibowo, menyatakan kesiapan pihaknya menghadapi kasasi tersebut. "Siap," kata Soesilo dan memastikan pihaknya akan segera menyusun kontra memori kasasi. "Kasasi itu upaya hukum yang disediakan KUHAP untuk putusan bebas, karena itu hak maka sikap kami hanya menunggu memori kasasi KPK saja, untuk selanjutnya membuat kontra memori kasasi," katanya menambahkan.

Sofyan Basir divonis bebas oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Majelis hakim menilai Sofyan tidak ikut terlibat dalam proses suap yang diterima mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR F-Golkar Eni Maulani Saragih dan bekas Sekjen Golkar Idrus Marham.

Eni dan Idrus menerima suap dari pemegang saham Blackgold Natural Resources (BNR) Limited, Johannes Kotjo. Namun Sofyan disebut tidak mengetahui dan membantu Eni dan Idrus dalam menerima suap sebesar Rp 4,75 miliar. Sofyan juga tidak memfasilitasi pertemuan antara Eni, Idrus, Kotjo, dengan jajaran Direksi PT PLN. Pertemuan itu untuk mempercepat proses kesepakatan proyek IPP PLTU MT Riau-1 antara PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PJBI) dengan BNR dan China Huadian Engineering Company (CHEC) yang dibawa Johannes Kotjo.

Sofyan dinilai tidak terbukti melakukan korupsi sebagaimana dakwaan penuntut umum KPK, baik dakwaan pertama ataupun kedua. "Menyatakan terdakwa Sofyan Basir tidak terbukti secara bersalah sebagaimana yang didakwakan jaksa penuntut umum dalam dakwaan pertama dan kedua," demikian hakim Hariono saat bacakan putusan.

Atas putusan itu, majelis hakim memerintahkan agar Sofyan Basir segera dibebaskan dari dalam tahanan. "Memerintahkan terdakwa agar dibebaskan dari tahanan," sambung Hariono.

Padahal, sebelumnya JPU KPK optimis sekali bahwa dakwaannya dapat dibuktikan dalam persidangan. Baik keterangan saksi maupun alat bukti menguatkan surat dakwaan tersebut.

Editor : Gungde Ariwangsa SH