logo

Banyak Pelaku IKM Belum Paham Mengurus Sertifikasi Halal

Banyak Pelaku IKM Belum Paham Mengurus Sertifikasi Halal

Dirjen Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin Gati Wibawaningsih (kiri) bersama Direktur IKM Kimia, Sandang, Kerajinan dan Industri Aneka Kemenperin E. Ratna Utarianingrum. (suarakarya.id/laksito)
17 November 2019 09:24 WIB
Penulis : Laksito Adi Darmono

SuaraKarya.id - JAKARTA: Dirjen Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin Gati Wibawaningsih, mengungkapkan sampai kini masih banyak pelaku IKM yang belum memahami cara mendapatkan sertifikat halal.

Gati menyebutkan para pelaku IKM tidak pernah merasa keberatan dengan sertifikasi halal, namun mereka memang belum paham mengurus sertifikat halal tersebut.

"Bukannya nggak mau, mereka banyak yang nggak ngerti bagaimana ngurus itu (sertifikasi halal)," ujarnya saat ditemui di FX Sudirman Jakarta, Sabtu (16/11/2019) petang.

Namun demikian Gati menegaskan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan siap memfasilitasi pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) untuk mendapatkan sertifikasi halal. 

"Sepanjang, biaya untuk memperoleh sertifikat tersebut telah diinformasikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), kita siap bantu," ujarnya.

Gati belum bisa menyebutkan berapa total IKM yang akan dibantu. Pasalnya itu tergantung berapa jumlah biaya untuk mengajukan sertifikasi halal itu. 

"Kalau jumlah biayanya sudah ada dari BPJPH, kita akan siapkan," ujarnya.

Seperti diketahui, sejak 17 Oktober 2019 seluruh pengajuan sertifikasi halal dilakukan langsung di BPJPH bukan di Majelis Ulama Indonesia (MUI).

"Kita sudah propose soal membantu biaya sertifikasi halal bagi IKM. Pak Menko Perekonomian yang akan mendeclare itu, dan kita ikut kalau pimpinan sudah bilang begitu," ujarnya.

Intinya, tambah Gati, yang kecil dan menengah nanti akan difasilitasi. "Kalau industri besar tidak, karena mereka sudah banyak duit," tuturnya.

Gati wanti-wanti mengingatkan sertifikasi halal jangan sampai membebani IKM, apalagi sampai mematikan mereka.

Direktur IKM Kimia, Sandang, Kerajinan dan Industri Aneka Kemenperin E. Ratna Utarianingrum menambahkan, saat ini pihaknya bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan stakeholder terkait lainnya tengah mendorong sertifikasi halal untuk industri kosmetik.

Untuk meningkatkan daya saing IKM kosmetik, Kemenperin memfasilitasi cara pembuatan kosmetik yang baik (CKPB) dan pengurusan izin edar sebagai persyaratan untuk mengantongi sertifikat halal dari BPJPH. “Tujuannya untuk mendorong daya saing IKM kosmetik kita dalam menghadapi kosmetik impor,” ungkapnya.

Ratna optimistis, pemerintah akan mampu menekan impor bahan baku industri kosmetik, mengingat banyaknya bahan baku alami di Indonesia yang dapat digunakan untuk membuat produk kosmetik. “Saat ini, industri kosmetik masih membutuhkan beberapa zat aditif untuk memberikan efek tertentu pada kosmetik dan masih belum dapat diproduksi di dalam negeri,” ujarnya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Bambang Adi Winarso mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan berbagai program yang berkaitan dengan Pengaman produk halal (JPH). Salah satunya, bebas biaya sertifikasi untuk dunia usaha, terutama usaha mikro dan kecil (UMK) termasuk IKM.

Bambang menjelaskan, keputusan biaya sertifikasi memang membutuhkan intervensi pemerintah. Dalam hal ini adalah kementerian atau lembaga terkait seperti Kementerian Perindustrian ataupun Kementerian Keuangan. ***