logo

Legislator Beringin Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Klas 3

Legislator Beringin Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Klas 3

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena bersama Ketum Golkar, Airlangga Hartarto
15 November 2019 23:35 WIB
Penulis : AG. Sofyan

SuaraKarya.id - YOGYAKARTA: Legislator Senayan dari Partai Golkar, Emanuel Melkiades Laka Lena, secara tegas menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan kelas III.

Jika pemerintah tetap tidak bisa mencari cara dan skema untuk menutup defisit yang selama ini dialami oleh BPJS Kesehatan dengan menaikkan iuran BPJS Kesehatan kelas III, maka Melki yang juga Wakil Ketua Komisi IX DPR RI ini tetap meminta pemerintah memberikan subsidi.

"Komisi IX DPR RI tetap konsisten bahwa kami menolak rencana kenaikan untuk peserta penerima bantuan iuran untuk kelas III,” jelas Melki, sapaan akrab politisi Beringin asal NTT ini kepada pers usai Komisi IX melakukan kunjungan kerja di Kepatihan Yogyakarta, Jumat (15/11/2019).

Dari perspektif Komisi Kesehatan di Senayan ini menegaskan kalau pun  pemerintah tetap menaikkan (iuran) BPJS untuk kelas III, harusnya ada metode pembiayaan agar hal itu bisa disubsidi yang khusus kelas III. 

Melki tak mempermasalahkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk kelas I dan II. Namun sebagai wakil rakyat yang harus berpihak kepada kepentingan rakyat kecil, dia jujur sangat keberatan apabila kenaikan iuran BPJS Kesehatan juga berlaku untuk kelas III, yang notabene merupakan peserta yang berasal dari kalangan kurang mampu.

"Sekarang kita sedang berjuang bersama dengan Pak Menkes, dokter Terawan yang juga kita ketahui lagi berjuang di internal pemerintah agar kenaikan iuran BPJS (Kesehatan) kelas III ini bisa dibatalkan, khusus kelas III saja,” ungkap Ketua DPD I Partai Golkar NTT ini. 

Komisi IX, kata Melki kini sedang mencari cara agar pemerintah membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan kelas III sebelum kenaikan berlaku efektif pada 1 Januari 2020.

Melki pun berharap agar Presiden Jokowi membatalkan kenaikan iuran itu, mengingat Perpres No 75 Tahun 2019 ini akan berlaku 1 Januari 2020.

"Dalam waktu sebelum 1 Januari kami ingin agar formulasi, apakah akan naik seperti Perpres ataukah akan disubsidi dengan cara-cara yang cerdas. Kuncinya bagaimana kita sama-sama bisa saling mensiasati agar kenaikan iuran BPJS itu tidak membebani rakyat kecil,"tegas mantan aktivis mahasiswa ini. 

Menurut Melki, masih ada waktu untuk membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan kelas III.

"Pak Jokowi juga orangnya sangat pro rakyat kecil dan kami percaya bahwa masih mungkin ada penyesuaian kembali ke tarif lama untuk khusus kelas III,”jelasnya.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi telah meneken Perpres 75 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Dalam Perpres itu disebutkan bahwa iuran BPJS Kesehatan kelas III menjadi Rp 42.000 dari sebelumnya Rp 25.500***