logo

Peran Pemda Penting Agar Penyaluran Bansos Berjalan Baik

Peran Pemda Penting Agar Penyaluran Bansos Berjalan Baik

Mensos Juliari P Batubara. (foto, ist)
15 November 2019 22:34 WIB
Penulis : Budi Seno P Santo

SuaraKarya.id - DENPASAR: Sukses penyaluran banntuan sosial (bansos) juga melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah (Pemda). Peran Pemda sangat penting, agar realisasi penyaluran bansos berjalan baik.

"Jika bantuan telah terealisasi harapannya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat merasakan manfaatnya," kata Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara, pada pembukaan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Sosial Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah II Tahun 2019 di Denpasar, Bali, Jumat (15/11/2019).

Untuk itu, dia menekankan pentingnya peran Pemda dalam mendukung keberhasilan penyaluran bansos. “Pemda bertugas melakukan koordinasi dengan dinas sosial, Himbara, Bulog, serta perusahaan swasta melalui program Corporate Sosial Responsibility (CSR) terhadap semua jenis bantuan sosial,” tuturnya.

Terkait koordinasi dan sinergi, lanjutnya, sejalan Program Aksi Kabinet Indonesia Maju yaitu sinergi Pemda dalam Kerangka Negara Kesatuan RI (Program Aksi ke 9). Selain koordinasi dan sinergi, peran pemda juga penting dalam melakukan pemutakhiran (verifikasi dan validasi) data kesejahteraan sosial di masing-masing daerah.

Sehingga, makin tepat dan sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola Kementerian Sosial (Kemensos). "Data yang tepat akan menjamin terwujudnya ketepatan dan kesesuaian penyaluran bansos kepada penerima manfaat," kata Mensos.

Peran pemda dalam pemutakhiran data diatur dalam Pasal 8 dan 9 UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Hasil verifikasi dan validasi diusulkan masuk ke dalam DTKS periode selanjutnya sesuai Permensos Nomor 28 Tahun 2017 dan Permensos Nomor 5 Tahun 2016.

Peran penting pemda ketiga, kata Mensos, adalah mendorong penerima bansos terutama KPM Kelompok Usaha Bersama (KUBE) benar-benar menuju ke arah kemandirian dalam berwirasusaha. Salah satunya dengan jalan memberikan pendampingan dalam berusaha.

"Hal ini menjadi sangat penting. Karena, kendala yang dihadapi KPM dalam mengembangkan usahanya bukan hanya karena kurangnya modal. Akan tetapi karena kurangnya keterampilan dan kelemahan dalam manajemen usahanya serta pangsa pasar yang terbatas,” tutur Mensos.

Dalam kesempatan itu, Mensos menyerahkan secara simbolis bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) kepada Kota Jakarta Selatan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DIY, Provinsi Bali, Provinsi NTB, Provinsi NTT, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. Total bantuan senilai Rp118,45 miliar.

Turut hadir mendampingi Mensos, Dirjen Penanganan Fakir Miskin Andi ZA Dulung, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat, Kepala Badan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Sosial Syahabuddin, Dirjen Rehabilitasi Sosial Edi Suharto, Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah II I Wayan Wirawan, derta pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Kementerian Sosial.

Editor : B Sadono Priyo