logo

Percantik Kota Sorong, Butuh Dukungan Pihak Terkait

Percantik Kota Sorong, Butuh Dukungan Pihak Terkait

Dokumentasi Humas Kota Sorong
14 November 2019 04:57 WIB
Penulis : Yacob Nauly

SuaraKarya.id - SORONG:Untuk menjadikan Kota Sorong yang bersih, teduh dan hijau,dibutuhkan dukungan berbagai pihak  seperti  Kementerian  PUPR, Pemda   Provinsi Papua Barat dan Ketua DPRD Kota Sorong.

Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Sorong, Julian Kelly Kambu ST, M.Si, menjelaskan, permintaan bantuan tersebut karena kondisi drainase ruas  jalan nasional setempat  tidak memenuhu syarat.

“Terkait  masalah drainase  di kiri dan kanan ruas jalan nasional Kota Sorong, menjadi tugas  Balai Jalan Nasional (Kementerian PUPR). Karena itu, tahun ini kami usulkan juga karena  pada tahun sebelumnya  Kota Sorong mendapat bantuan peningkatan drainase dari  Kementerian  Pekerjaan Umum  dan Perumahan Rakyat (PUPR) hanya masih kecil,”kata Kelly di Sorong, Rabu (13/11/2019).

Untuk menjadikan Kota Sorong sebagai kawasan calon penerima Adipura, memang perlu dukungan berbagai pihak utamanya untuk merehabilitasi  drainase ruas jalan nasional tersebut.

Pedoman pelaksanaan Adipura, memang terkait dengan  kriteria, indikator dan skala nilai untuk komponen drainase.

Sesuai  Keputusan Menteri Lingkungan Hidup  dan Kehutanan Nomor 53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2016 tentang pedomana pelaksanaan  Adipura, penilaian terkait drainase sangat jelas.

Sesuai Kepmen tersebut drainase mendapat penilaian sangat jelak (30-40) yaitu sampah, gulma, dan sedimen  bertumpuk di seluruh selokan. Sedangkan drainase  dengan nilai jelek (46-60) yaitu  sampah, gulma dan sedimen  bertumpuk di sebagian besar selokan dan menumpuk.

Selanjutnya drainase dengan nilai sedang  (61-70) yaitu sampah, gulma dan sedimen bertumpuk di sebgaian kecil selokan dan menyumbat.

Selanjutnya untuk nilai baik (71-80) ada sedikit sampah, gulma dan sedimen dan tidak menyumbat. Lalu, drainase dengan  nilai sangat baik (81-90) tidak ada sampah, gulma dan sedimen).

 Menurut Kelly Kambu, kondisi drainase di kiri dan kanan ruas jalan nasional Kota Sorong saat ini masuk kategori sangat jelek (30-45). “Ini sesuai dengan penilaian  Badan Lingkungan Hidup Kota Sorong,”katanya.

Upaya pemerintah Kota Sorong dalam rangka pembenahan drainase ruas jalan nasional di kota ini, memang  sejalan dengan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR, ibarat gayung bersambut.

Pemerintah pusat melalui Kementerian PUR tahun 2020 melakukan upaya peningkatan kualitas jalan, di antaranya melakukan pembenahan drainase. Karena drainase adalah bagian yang tak terpisahkan dari ruas jalan nasional.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI beberapa waktu lalu di tahun 2019  ini ,  mengatakan, salah satu program infrastruktur PUPR tahun 2020 adalah pembenahan drainase jalan nasional secara masif.

“Kami sudah menyiapkan program khusus yaitu program pembangunan drainase jalan secara nasional. Kalau dijadikan satu, item pekerjaan drainase kecil sekali dari total pekerjaan jalan sehingga tidak optimal dikerjakan kontraktor. Misalnya jalan di Pantai Utara Jawa, drainase jalan yang tertutup bangunan akan kita buka,” kata Menteri Basuki.  

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, untuk melaksanakan program tersebut Direktorat Jenderal Bina Marga (Ditjen Bina Marga) tengah menyusun desain program tersebut.

Menurutnya, pembangunan drainase jalan yang tersambung dengan drainase kawasan atau lingkungan sangat penting untuk menghindari terjadinya genangan pada ruas jalan. Sebab, tambah Menteri Basuki, drainase jalan pada masa lalu dibuat hanya di sisi jalan, belum terhubung sampai pembuatan saluran air akhir.

Pagu indikatif Kementerian PUPR pada tahun 2020 sebesar Rp103,87 triliun di mana alokasi di Ditjen Bina Marga sebesar Rp 38,8 triliun. Di sektor Bina Marga, program lainnya yang akan dilakukan adalah pembangunan jembatan gantung yang akan membuka keterisolasisan desa-desa di wilayah terpencil.

Atas dasar program Kementerian PUPR tersebutlah, Kota Sorong berupaya agar Dinas PU Kota Sorong dan Balai Jalan Nasional Papua Barat memasukan  pekerjaan drainase ruas jalan nasional di Kota Sorong pada perencanaan tahun 2020.

“Masalah ini tergantung dari perencanaan peningkatan ruas jalan nasional di Kota Sorong melalui Balai Jalan Nasional Papua Barat dan PU Kota Sorong tahun 2020. Kami yakin Kementerian PUPR menerima  usulan Kota Sorong karena tahun sebelumnya sudah ada bantuan dari kementerian ini,”kata Kelly Kambu. ***

Editor : B Sadono Priyo