logo

Pembangunan Kawasan Perdesaan Perlu Sinergitas Antar Kementerian

Pembangunan Kawasan Perdesaan Perlu Sinergitas Antar Kementerian

Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dirjen PKP) Kemendes PDTT Harlina Sulistyorini.(foto, ist)
12 November 2019 19:30 WIB
Penulis : Budi Seno P Santo

SuaraKarya.id - JAKARTA: Guna percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Ditjen PKP Kemendes PDTT) menggelar rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Kawasan Perdesaan Lintas Kementerian/Lembaga, di Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Pada kesempatan itu, Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dirjen PKP) Kemendes PDTT Harlina Sulistyorini menyampaikan, Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Kawasan Perdesaan Lintas Kementerian/ Lembaga (RAKOR PKP Lintas K/L) sebagai bentuk persiapan pelaksanaan RAKORNAS 2019, yang telah menjadi agenda tahunan Ditjen PKP.

"Dimana salah satu agenda dalam acara itu adalah sinergisme dan keselarasan program pembangunan kawasan perdesaan pada lingkup Pemerintah Pusat," katanya.

Lebih lanjut, disanpaikannya terkait tujuannya yakni melakukan sosialisasi dan koordinasi program atau kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2020 - 2024, pada lingkup Kementerian/ Lembaga. Sekaligus melakukan konfirmasi program atau kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Tahun Anggaran 2020 - 2024 pada masing-masing Kementerian/Lembaga.

"Sehingga, sasaran yang ingin dicapai pada rapat koordinasi ini adalah teridentifikasinya program atau kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan, yang dapat dilaksanakan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga," tutur Harlina.

Dia berharap dengan terselenggaranya RAKOR PKP Lintas K/L ini akan terwujud sinergitas program/kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan, pada Lokasi Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) 2020-2024. "Ke depan program/kegiatan yang telah direncanakan oleh lintas Kementerian/Lembaga tidak tumpang tindih, dan menjadi upaya percepatan pembangunan kawasan perdesaan," katanya.

Di bagian lain, Sekjen Kemendes PDTT Anwar Sanusi mengatakan, dalam rakor ini salah satu yang menjadi keinginan dalam membangun desa adalah ingin mewujudkan desa yang mandiri. Mandiri sosial, ekonomi, serta berdemokrasi.

"Artinya kita ingin desa-desa melakukan transformasi. Desa-desa menjadi kekuatan baru yang menjadi mitra strategis dari pengembangan perkotaan," tuturnya.

Pembangunan perdesaan sebagai sebuah kawasan, ujarnya, ingin kawasan-kawasan itu menjadi perekat dari pembangunan-pembangunan desa. Bahkan, bisa menjadi ujung tombak dari pembangunan desa itu sendiri yang bisa diwujudkan dengan pembangunan-pembangunan lainnya.

Dalam menyongsong RPJMN 2020-2024, lanjut Sekjen, Kemendes PDTT diberikan beban untuk mengentaskan 10.000 desa tertinggal dan menjadikan 5.000 desa menjadi desa mandiri. "Ini menjadi langkah ringan karena kita laksanakan secara bersama. Prinsip kolaborasi government ini adalah merupakan satu prinsip yang harus kita dorong dan kita wujudkan untuk bisa terlaksana. Mudah-mudahan dalam rakor ini bisa menghasilkan rumusan-rumusan yang bisa kita laksanakan lima tahun ke depan," paparnya.

Dalam RAKOR PKP Lintas K/L ini menggundang 3 (tiga) Kementerian Koordinator yakni Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, ditambah 18 kementerian terkait dengan Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Editor : Markon Piliang