logo

Reses Sekretaris Komisi II F-PKS, Mulai Dari Masalah Pengangguran, Honor RT/RW Hingga Kader Posyandu Di Bekasi

Reses Sekretaris Komisi II F-PKS, Mulai Dari Masalah Pengangguran, Honor RT/RW Hingga Kader Posyandu Di Bekasi

Reses Sekretaris Komisi II F-PKS DPRD Kota Bekasi, Syaifudin mulai dari masalah pengangguran, honor RT/RW hingga kader posyandu di Bekasi. (Ist).
12 November 2019 09:20 WIB
Penulis : Dharma/Aji

SuaraKarya.id - BEKASI: Reses anggota DPRD Kota Bekasi, Syaifudin yang berlokasi dilingkungan RT 03/RW 28, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, diwarnai keluhan warga dengan masih banyaknya wrga miskin di wilayah itu. Rata-rata keluhan mereka dikarenakan korban PHK dan putua kontrak kerja di perusahaan.

"Warga yang awalnya bekerja di perusahaan harus berhenti karena kontraknya selesai. Akibatnya, sumber ekonominya terhenti sehingga sulit untuk menyekolahkan anak, dan mencukupi kebutuhan," ungkap Sekretaris Komisi II DPRD Kota Bekasi kepada suarakarya.id, Selasa (12/11/2019).

Syaifudin menuturkan, kebanyakan warga minta ada program pemberdayaan ekonomi untuk remaja lulus sekolah dan warga yang tidak mampu.

"Saya akan tangkap keluhan dan saluran aspirasi warga. Ini akan saya usulkan kepada Pemkot Bekasi agar mengcopy program pelatihan dan pemberdayaan sekolah BLK Cevest ke setiap kecamatan,"

Menurutnya, program ini lebih menyentuh kebutuhan warga untuk memdapatkan program pelatihan.

"Jika ini dilakukan oleh Pemkot Bekasi, maka akan menaikkan tingkat ekonomi dan memupuk tumbuhnya UMKM," tambah Syaifudiin.

Honor RT/RW Hingga Kader Posyandu

Mengakhiri kegiatan reses dalam jaring aspirasi masyarakat, anggota Badan Anggaran (Banggar) ini mndapatkan titipan masyarakat untuk mendesak Wali Kota Bekasi  mengembalikan insentif atau honor operasional Posyandu dan PKK.

"Hal itu disampaikan saat melakukan reses dilokasi ke 4, di RT8/RW10  Blok EE, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara," ujar Syaifudin.

Menurutnya, dari empat lokasi reses yang sdh dijalani, hampir semua masyarakat mngeluhkan insentif RT dan RW, Posyandu maupun PKK. Tahun ini saja, pencairan honor itu hanya tiga bulan.

"Mereka minta jangan sampai tahun 2020 nanti terjadi hal yang sama. Tolong Pak dewan bisa perjuangkan. Kami bekerja sosial namun tetap butuh operasional," ucap Syaifudin menyampaikan aspirasi warga.

Lanjutnya, apalagi ini sudah menjadi janji Wali Kota saat kampanye bahkan akan menunaikan jumlah honor insentif RT/RW, Posyandu dan PKK. Bahkan, rencananya ditambahkn honor untuk marbot Masjid dan Majelis Taklim.

"Warga khususnya ibu-ibu yang hadir sepakat. Meski tidak naik insntif untuk Posysndu da PKK, mininal sama dengan tahun lalu dan rutin setiap bulan cair, itu sudah alhamdulilah," katanya.

Kendati demikian, politisi PKS ini mencatat sejumlah aspirasi warga yang nantinya akan disaring menjadi Pokir dewan dan diajukan masuk dalam RAPBD 2021. ***

Editor : Dwi Putro Agus Asianto