logo

Belum Maksimalkan Pelayanan Prima, Forum Pelanggan Kritisi Penyertaan Modal PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi

Belum Maksimalkan Pelayanan Prima, Forum Pelanggan Kritisi Penyertaan Modal PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi

Spanduk penolakan dari Forum Pelanggan PDAM Tirta Bhagasasi di depan pagar kantor DPRD Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat. (Ist).
12 November 2019 07:54 WIB
Penulis : Dharma/Aji

SuaraKarya.id - CIKARANG: Rencana penyertaan modal PDAM Tirta Bhagasasi sebesar Rp179 miliar yang didorong Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi menyita perhatian di kalangan masyarakat. Sebelumnya, LSM Komite Peduli Masyarakat Indonesia (KOMPI) di wilayah itu menyikapi penolakan anggaran APBD tersebut. KOMPI meminta penyertaan modal ini setelah dilakukannya pemisahan aset antara Kota dan Kabupaten.

Kali ini, dikritisi Forum Pelanggan  PDAM Tirta Bhagasasi. Forum ini menilai bahwa perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ini belum memenuhi standar pelayanan minimum (SPM) kepada kalangan pelanggan seperti pelayanan prima K3 (Kuantitas, Kualitas dan Kontiunitas).

"Ini merupakan hak pelanggan yang menjadi kewajiban Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) setempat untuk memenuhi standar pelayanan masyarakat. Karena pelanggan itu tidak mendapatkan air minum secara cuma-cuma (gratis). Mereka bayar, ketika ada kewajibannya," kata Ketua Forum Pelanggan PDAM Tirta Bhagasasi Irham Firdaus saat dihubungi suarakarya.id, Selasa (12/11/2019).

Menurutnya, pelanggan sampai hari ini belum juga menikmati palayanan yang prima. Namun kalangan pelanggan hanya disuguhi permasalahan air keruh, kecil dan sebagainya. Sedangkan pelanggan baik menggunakan atau tidak memakai air tetap mereka bayar abudemen yang kisarannya sekitar Rp80 ribu.

"Ini kan yang menjadi persoalan, yang seharusnya dicermati oleh dewan atau Bupati dan Wali Kota sebagai kepala daerah pemilik modal (KPM), ada apa ini. Apakah sumber daya manusia (direksi) tidak becus atau apa? Sedangkan mereka kecenderungannya selalu memunculkan kekurangan anggaran," tutur Irham.

Makanya, lanjut dia, perlu ada evaluasi terkait penyertaan modal tersebut. Namun untuk lebih meningkatkan kinerja direksi, ia menyarankan segera dilakukannya pemisahan aset kedua daerah.

"Jangan dulu dikucurkan anggaran penyertaan modal. Karena ini pesan dari hasil rapat Komisi I periode sebelumnya dengan pihak PDAM dan eksekutif," ujarnya.

Menurutnya, dibentuknya PDAM ini bertujuan untuk memberikan jaringan air bersih kepada masyarakat. Namun ketika hal itu tidak terpenuhi maka ada yang salah.

"Kalau misalnya memang kinerja direksi tidak bagus bisa diganti, masih ada yang bagus," kata Irham.

Sebelumnya, pelanggan PDAM mengeluhkan air bersih di perusahaan plat merah itu. Salah satunya anggota DPRD Kota Bekasi kembali memgeluhkan kualitas air tersebut.

"Memang ada air-air bersih waktu tertentu, tapi apakah kita harus menunggu tuh. Sering adanya jebakan 'batman', wah bening buka di kran. Ditinggal sebentar sudah keruh. Kan kita buang lagi, dan isi lagi," keluh anggota DPRD Kota Bekaai, Eka Widyani Latief kepada suarakarya.id, Senin (28/10/2019).

Ia mengeluhkan pelayanan air bersih di wilayahnya Kecamatan Rawalumbu itu sejak dirinya dilantik menjadi anggota DPRD Kota Bekasi pada Agustus 2019 lalu.

Tak hanya dirinya, sejumlah pelanggan lainnya juga menyampaikan saluran aspirasi terhadap keluhan air bersih melalui Sekretaris fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Ia juga meminta perusahaan daerah itu tak sertamerta mengabaikan cakupan pelayanan air bersih di wilayah Kota Bekasi. Terlebih, wacana pemisahan aset PDAM Kota dan Kabupaten Bekasi tidak menjadi hambatan untuk terus meningkatkan pelayanan terutama kinerja perusahaan.

Untuk diketahui, PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi memiliki pelanggan sebanyak 270.000 pelanggan (sambungan langganan/SL) yang berada di Kota Bekasi maupun Kabupaten Bekasi. ***

Editor : Dwi Putro Agus Asianto