logo

Penyaluran & Pengawasan

Penyaluran & Pengawasan

10 November 2019 00:01 WIB

SuaraKarya.id -  

Oleh: Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi
 
Salah satu aspek penting dari anggaran adalah penyaluran dan pengawasan, termasuk dalam kasus ini adalah alokasi dana desa. Betapa tidak, belajar berbagai kasus alokasi dana bansos yang ditilep oknum, baik di pusat dan di daerah menjadi acuan pentingnya melakukan pengawasan terhadap alokasi dana desa, termasuk juga nantinya terhadap alokasi dana kelurahan. Terkait hal ini, muncul dugaan kasus penyaluran dana desa ke desa fiktif yang bersamaan dengan pencairan dana desa. Padahal, pemerintah juga akan menyalurkan dana kelurahan sehingga bukan tidak mungkin jika nantinya juga muncul di berbagai daerah kasus kelurahan fiktif.

Desa fiktif tentu mencoreng niatan baik pemerintah untuk mengembangkan ekonomi di daerah, terutama di perdesaan dan kelurahan untuk bisa bangkit, berkembang, maju dan tentu mandiri, baik dari aspek ekonomi ataupun sosial. Oleh karena itu, dibalik harapan tersebut tentu selaras dengan komitmen era otda yang dicetuskan pemerintah lebih dari 10 tahun lalu. Ironisnya, era otda justru banyak diwarnai pemekaran. Bahkan, muncul cibiran mekar tapi memar, baik itu di daerah induk dan atau di daerah baru pemekaran. Argumen yang mendasari karena pemekaran yang terjadi lebih mengacu kepada nafsu dan ego yang sifatnya cenderung politis. Akibatnya perebutan kursi kekuasaan menjadi tipikal utama dibalik semua pemekaran daerah.

Belajar bijak dari ego pemekaran daerah maka sangatlah beralasan jika kini pemerintah melakukan moratorium. Setidaknya ini adalah langkah awal untuk melakukan evaluasi sambil menetapkan kebijakan lanjutan. Artinya jangan sampai alokasi dana kelurahan kecolongan seperti kasus desa fiktif. Terkait ini, Presiden Jokowi menegaskan tidak ada ampun bagi siapapun yang melakukan tindakan culas dengan menciptakan desa fiktif sehingga mencederai niatan pemerintah untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat di daerah, terutama di perdesaan dan kelurahan.

Ancaman dibalik penyaluran dana desa ke desa fiktif tidak bisa terlepas banyaknya desa yang berhak mendapatkan alokasi dana. Oleh karena itu, hal ini menjadi peluang bagi segelintir oknum untuk mendapatkan celah keuntungan negatif. Terlepas dari dugaan desa fiktif, pastinya kasus ini menjadi pembelajaran bagi pemerintah untuk bisa lebih ketat lagi dalam penyaluran dan pengawasan berbagai anggaran ke bawah, termasuk juga dalam alokasi dana kelurahan. Memang tidak ada sistem yang paling tepat untuk bisa melakukan penyaluran dan pengawasan karena semua tergantung kepada SDM di level pusat dan daerah. Artinya berbagai celah yang memungkinkan munculnya perilaku culas terhadap anggaran harus bisa diminimalisir dan tentu hal ini sangat membutuhkan komitmen dari semua SDM di semua level, baik di pusat atau di daerah. ***

* Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi - Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo