logo

MA Berusaha Tingkatkan Konsistensi & Profesionalisme Penegakan Hukum

MA Berusaha Tingkatkan Konsistensi & Profesionalisme Penegakan Hukum

Ketua MA Hatta Ali
08 November 2019 15:30 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Hatta Ali mengatakan, kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan merupakan elemen penting dalam penegakan/kepastian hukum. 

Hal itu dikemukakan Hatta Ali di Jakarta menanggapi Rapat Pleno MA yang diselenggerakan di Bandung, Jawa Barat. “Kita tiada hentinya melakukan perbaikan penegakan hukum dan pelayanan hukum terhadap masyarakat, hanya saja tahap demi tahap,” ujar Hatta Ali di Jakarta, Jumat (8/11/2019).

Rapat Pleno Kamar MA berlangsung di Bandung, Jawa Barat, 3-5 November 2019. Rapat pleno kamar ini sendiri  dimaksudkan  untuk meningkatkan profesionalisme hakim agung dan mempercepat proses penyelesaian perkara.

Menurut Hatta Ali, kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan merupakan elemen penting dalam penegakan hukum.  "Prasyarat penegakan hukum dan keadilan yang baik adalah adanya kesatuan hukum yang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat secara umum," katanya. 

Sementara dalam peningkatan profesionalisme hakim, Hatta Ali menyebut hal itu berkaitan dengan putusan-putusan berkualitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.  Latar belakang keilmuan dan pengalaman hakim diharapkan bisa mewujudkan penegakan hukum yang benar dan adil. 

Hatta Ali kemudian membahas masalah proses penyelesaian perkara. Berdasarkan data, hingga 31 Oktober 2019, kinerja penyelesaian perkara di MA terbilang cukup stabil kendati jumlah perkara yang masuk meningkat sebesar 22,24 persen  dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2018.

Tahun ini, jumlah perkara yang diterima mencapai 19.291 perkara. Dari jumlah tersebut, telah diputus sebanyak 16.795 perkara. Jadi masih tersisa sebanyak 2.496 perkara hingga 31 Oktober 2019 

Jumlah ini hanya terpaut 52 perkara dibandingkan dengan tahun lalu pada periode yang sama, yakni menyisakan 2.444 perkara.  Artinya, kenaikan jumlah perkara yang ditangani berbanding lurus dengan peningkatan jumlah perkara yang diputus.

Dengan pencapaian saat ini, Hatta Ali optimistis penyelesaian perkara di akhir tahun 2019 akan lebih baik dari tahun sebelumnya.  Percepatan penyelesaian perkara ini, kata Hatta Ali, relevan dengan harapan masyarakat yang menginginkan agar perkara dapat diselesaikan secara efektif.  "Berlarut-larutnya penangan perkara bertentangan dengan adagium justice delayed is justice denied karena keterlambatan memberikan keadilan adalah ketidakadilan itu sendiri," tegasnya.

Hatta Ali juga menyebutkan salah satu asas penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dimaksudkan dalam UU kekuasaan Kehakiman adalah Peradilan Negara menerapkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Prasyarat penegakan hukum dan keadilan yang baik adalah adanya kesatuan hukum yang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat secara umum.

Kebebasan Hakim dalam mengadili suatu perkara tidaklah dimaknai dengan kesewenang- wenangan bahkan tanpa mempedulikan putusan-putusan terdahulu yang telah berkontribusi dalam pembangunan hukum melalui kesatuan hukum yang diciptakannya karena dengan tindakan demikian maka implementasi kebebasan Hakim akan keluar dari hakekatnya dan malah akan merusak sistem penegakan hukum karena hilangnya kepastian hukum.

Fungsi utama Mahkamah Agung adalah sebagai lembaga Kasasi, dimana lembaga Kasasi pada dasarnya bertujuan untuk menjaga kesatuan hukum, baik melalui pengawasan penerapan hukum pada pengadilan yang lebih rendah, maupun melalui penafsiran hukum yang diberlakukan sama di seluruh Indonesia.

Kasasi adalah lembaga untuk melakukan pemeriksaan terhadap kualitas putusan yang terhadapnya diajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung baik pada aspek penerapan hukum maupun alasan-alasan hukum yang diberikan oleh pengadilan sebelumnya. Oleh karena itu, Hakim Agung sebagai pihak yang memegang peran sentral dalam pelaksanaan fungsi kasasi ini harus menyadari fungsi utama Mahkamah Agung tersebut dengan menghindari berbagai bentuk inkonsistensi khususnya inkonsistensi putusan yang akan mengacaukan sasaran yang hendak dicapai oleh lembaga Kasasi untuk menjaga kesatuan hukum.

Inkonsistensi Putusan Mahkamah Agung akan mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum karena hakim-hakim pada pengadilan-pengadilan di bawah Mahkamah Agung tidak memiliki  panduan dalam menafsirkan dan menyelsaikan permasalahan hukum tertentu. Dalam kondisi demikian, pencari keadilan pun akan merasa memiliki kesempatan untuk mendapatkan putusan yang sesuai dengan preferensi dan ekspektasinya sehingga terus berupaya dan mencoba semua upaya hukum yang tersedia, dan pada pada gilirannya akan menambah jumlah perkara yang masuk ke Mahkamah Agung.

Editor : B Sadono Priyo