logo

Pemerintah Jangan Anaktirikan Perguruan Tinggi Penyelenggara Vokasi

 Pemerintah Jangan Anaktirikan Perguruan Tinggi Penyelenggara Vokasi

Forum Pendidikan Tinggi Vokasi Indonesia (FPTVI) saat membacakan deklarasi.
06 November 2019 20:14 WIB
Penulis : Andira

SuaraKarya.id - SEMARANG: Forum Pendidikan Tinggi Vokasi Indonesia (FPTVI) mendesak pemerintah untuk memperhatikan dan membina semua perguruan tinggi  penyelenggara pendidikan vokasi. Desakan itu disampaikan menyusul masih munculnya beragam keterbatasan, mulai dari minimnya sumber daya manusia, hingga keterbatasan sarana dan prasana, yang berpotensi menghambat program pencetakan tenaga kerja berkualitas tersebut.

Menurut Ketua FPTVI, Widi Hidayat, hingga saat ini  pendidikan tinggi vokasi di Indonesia terkesan masih dinomorduakan. "Kami ingin membuat bangga para mahasiswa vokasi, dan ke depan tidak ada lagi mahasiswa vokasi yang pindah jalur," ujarnya, Rabu (6/11/2019).

Dalam Kongres FPTVI ke-6 yang digelar di Undip Semarang, pemerintah sendiri mengakui adanya kekeliruan di bidang pendidikan. Harusnya, menurut Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti, Patdono Suwignjo, alumni pendidikan vokasi lebih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan kerja. Sedangkan alumni universitas sebagai peneliti dan pengembangan  iptek.

Tapi faktanya di lapangan,  kata dia, 90% lulusan universitas malah fokus mencari kerja yang menjadi ranah para lulusan pendidikan tinggi vokasi. Fatalnya lagi, para sarjana murni yang baru bekerja di BUMN, mendapat gaji lebih tinggi dibanding para alumni strata D4.

Pihaknya sudah menanyakan soal besarnya selisih gaji tersebut kepada BUMN yang bersangkutan. "Ternyata BUMN itu tak berani memberi gaji sama, karena harus mengikuti aturan di Kementerian BUMN," ujarnya.

Berbagai perwakilan perguruan tinggi penyelenggara vokasi akhirnya mendesak pemerintah agar memberi perhatian lebih maksimal, mulai dari kebijakan hingga pendanaan. "Peran kami sangat dibutuhkan pemerintah, tapi kami merasa masih belum mendapat perhatian terutama dari sisi anggaran pendidikan," ujar Dosen Teknik Sipil Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Hasan Dani.

Dia kemudian menyebutkan pembelajaran di pendidikan vokasinya yang masih harus diback up oleh dosen biasa karena keterbatasan SDM, hingga soal masih minimnya peralatan laborat.  "Bagaimana kami bisa berbuat maksimal, kalau belum ada dosen yang khusus menangani vokasi dan peralatan laborat yang ada, sudah tidak dipakai lagi oleh industri yang akan menampung mereka," ujarnya didampingi Guru Besar Unesa Surabaya, I Wayan Susila.

Kondisi yang dialami perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi ini semakin diperparah oleh keberadaan perguruan tinggi yang beroperasi langsung di kawasan industri. Dia kemudian menyebutkan perguruan tinggi dibawah bendera BUMN seperti PLN, Telkom, Pelindo III, yang memiliki peluang dan fasilitas yang jauh lebih mendekati dunia usaha yang bersangkutan.

Keluhan soal minimnya peralatan laborat juga diungkap Rektor Universitas Diponegoro Semarang, Yos Johan Utama. "Bahkan para dosen harus hormat dulu kepada peralatan di laborat kami. Karena usia peralatan yang ada, jauh lebih tua dibanding umur para dosen kami," ujarnya.

Sama seperti perguruan tinggi yang lain, pihaknya mengaku kesulitan anggaran untuk memperbarui seluruh peralatan tersebut. Apalagi, kata dia, mayoritas mahasiswa vokasi berasal dari latar belakang ekonomi yang jauh lebih rendah, dibanding mahasiswa kedokteran.***