logo

Buruh Unjukrasa Minta Pemerintah Batalkan PP Nomor 78/2015

Buruh Unjukrasa Minta Pemerintah Batalkan PP Nomor 78/2015

Pengunjukrasa. (foto, ist)
31 Oktober 2019 19:13 WIB
Penulis : Budi Seno P Santo

SuaraKarya.id - JAKARTA: Ratusan buruh berunjukrasa di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), di Jakarta, Kamis (31/10/2019). Mereka  minta pemerintah batalkan PP Nomor 78/2015.

Pertemuan antara Kemenaker dan perwakilan pengunjuk rasa, yang sedianya akan disampaikan agar kenaikan UMP tidak menggunakan PP Nomor 78/2015 menjadi batal. Pasalnya, pihak buruh keburu emosi karena terlalu lama menunggu Direktur Pengupahan Kemenaker Dinar Titus Jogaswitani. Akhirnya,  para buruh tidak mau mendengarkan penjelasan dari pihak Kemenaker.

Salah satu perwakilan buruh Edi Guntoro menyatakan, pihaknya merasa dilecehkan dengan keterlambata kehadiran pihak Kemenaker. "Jadi kami mohon pamit," ujarnya, usai menyampaikan aspirasinya.

Sementara, aspirasi yang disampaikan ialah, buruh meminta PP 78/2015 tentang Pengupahan dibatalkan dan mereka menolak revisi UU Nonor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Menurut buruh, PP Nomor 78/2015, menjadikan kenaikan upah minimum yang berdasarkan inflasi 3,39 persen dan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12 persen tidak sesuai dengan kebutuhan mereka.

Buruh menilai harusnya kenaikan UMP sebesar 15 persen, buruh mengklaim angka itu didapat dari survei ke lapangan berdasarkan 78 item kebutuhan hidup layak. Buruh juga menyampaikan kekecewaannya karena tak bisa bertemu langsung dengan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah.

Para pengunjukrasa juga minta, agar Krmenaker menolak investasi selama investasi itu memberikan upah kecil bagi buruh.

Di bagian lain, seperti dilansir dari Antara, Direktur Pengupahan Kemenaker Dinar Titus Jogaswitani saat dikonfirmasi mengatakan, sudah menunggu para buruh. Namun, mereka tak kunjung datang dan akhirnya dia melakukan aktifitas lain seperti shalat sembari menunggu para buruh.

Dikemukakannya, pertemuan itu harusnya menjadi ajang dialog. Untuk menyampaikan aspirasi buruh. Tapi, buruh tak mau mendengarkan pihak Kemenaker.

Terkait PP Nomor 78/2015, Dinar mengatakan, Kemenaker sudah menerima perintah dari Presiden Joko Widodo untuk segera merevisinya. Saat ini, pihaknya sedang mengumpulkan suara-suara dari berbagai pihak untuk revisi peraturan tersebut. Sedangkan, untuk revisi UU Ketenagakerjaan, tidak ada yang perlu ditolak. Pasalnya, sampai saat ini Kemenaker bahkan belum punya draft untuk revisi UU tersebut.

Editor : Yon Parjiyono