logo

SPIP Agar Tancap Gas Kawal Penyelenggaraan Kesos

 SPIP Agar  Tancap Gas Kawal Penyelenggaraan Kesos

Inspektur Jenderal Kemententerian Sosial Dadang Iskandar,. (foto,ist)
23 Oktober 2019 22:59 WIB
Penulis : Budi Seno P Santo

SuaraKarya.id - BOGOR: Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kementerian Sosial (Kemensos), agar tancap gas dalam mengawal Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Kesos).

Ajakan itu disampaikan Inspektur Jenderal Kemententerian Sosial Dadang Iskandar, saat membuka Workshop Penguatan Satgas SPIP di Lingkungan Kemensos, yang diikuti 180 orang dari satker seluruh Indonesia, di Bogor, Selasa (22/10/2019).

"Tahun depan anggaran Kementerian Sosial untuk bansos meningkat dari Rp54 triliun pada 2019 menjadi Rp58 triliun pada tahun 2020. Kenaikan anggaran ini harus kita kawal penuh. Pastikan penyelenggaraannya efektif, efisien, taat perundang-undangan," tuturnya.

Sehingga, imbuhnya, tujuan kesejahteraan sosial rakyat Indonesia dapat terwujud. Dikemukakannya akuntabilitas terkait realisasi anggaran harus benar-benar dikawal. Terlebih lagi saat ini Kemensos berada di posisi 5 besar Kementerian dengan alokasi pagu indikatif terbesar di RAPBN 2019 serta realisasi tertinggi.

Sementara, anggaran belanja Kementerian Sosial dari Rp57,2 triliun pada 2019 menjadi Rp62,8 triliun di tahun 2020. "Sehingga, harus terus dilakukan penguatan terhadap peran Satgas SPIP. Agar dapat mengawal akuntabilitas keuangan negara dengan baik dan benar," terangnya.

Dikatakan Irjen, mengawal akuntabilitas keuangan negara mencakup lima aspek. Yakni efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, memastikan pelaksanaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dadang mengungkapkan anggaran pemerintah bersumber dari rakyat dan harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk rakyat.

Tugas ini tidak hanya menjadi kewajiban Itjen, namun seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Sosial. "Harus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dimulai dai mengawal akuntabilitas keuangan negara. Karenanya, saya memanggil komitmen serius dari seluruh pimpinan satuan kerja untuk mewujudkan good governance dan melakukan penguatan di wilayahnya. Termasuk pembangunan Zona Integritas Bebas Korupsi," jelas Irjen.

Dicontohkannya, dalam pelaksanaan program atau kegiatan harus berorientasi pada output dan outcome yang jelas. Kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus efektif dan efisien.

Editor : B Sadono Priyo