logo

Prabowo Masuk Pemerintahan Jokowi, Oposisi Berbalut Koalisi

Prabowo Masuk Pemerintahan Jokowi, Oposisi Berbalut Koalisi

Presiden Joko Widodo bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. (Ist)
23 Oktober 2019 15:18 WIB
Penulis : Muhajir

SuaraKarya.id - JAKARTA: Serangkaian perhelatan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih masa bakti 2019-2024 telah selesai dilaksanakan dan resmi setelah pembacaan sumpah dan janji pada Minggu 20 Oktober 2019.

Gayung bersambut, Presiden Jokowi pun telah mengumumkan menteri-menterinya untuk mengisi kabinet pemerintahannya dalam lima tahun ke depan. Namun ada yang menggelitik ketika Prabowo Subianto berada dalam pemerintahan Jokowi Jilid II yang tergabung dalam Kabinet Indonesia Maju.

Bergabungnya Ketua Umum Partai Gerindra dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) seolah melegitimasikan bahwa pragmatisme politik di negeri ini cukup kuat. Diketahui sebelumnya pada pemerintahan Jokowi periode pertama, Prabowo menjadi oposisi. Dengan menempatkan partainya sebagai oposisi ia pun dinilai berhasil membawa Gerindra menjadi tiga besar.

Pengamat politik dari Progress Indonesia, Idrus Mony mengungkapkan, dalam negara demokrasi public kerap mendengar istilah check and balances, istilah ini sering digunakan untuk menegaskan bahwa dalam pemerintahan ada penyeimbang atau sebut saja control.

Idrus mengungkapkan, control atas kebijakan pemerintah perlu untuk dilakukan oleh partai politik melalui anggotanya yang lolos di parlemen sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik lebih terhadap konstituen partai politik.

Harapan konstuen tetap melekat kepada partai yang mereka pilih untuk memperjuangkan berbagai aspirasi yang tersumbat. Harapan itu terkadang dilakukan melalui protes protes keras bahkan sampai berupa gerakan parlamen jalanan.

Namun, akhir akhir ini publik dibuat bingung dengan sebutan oposisi. Sebuah sebutan yang lazim digunakan di dalam mekanisme check and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

“Yaitu kontrol partai yang berseberangan dengan incumbent atau rezim berkuasa terhadap segala aspek pengambilan keputusan yang ditelurkan melalui berbagai kebijakan yang dirasa tidak atau kurang berpihak,” kata Idrus kepada suarakarya.id di Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Kenapa peran oposisi begitu penting? Hal ini karena setiap kebijakan yang dilahirkan oleh rezim berkuasa tidak selamanya menguntungkan kepada masyarakat. Sehingga peran oposisi sebagai corong untuk memonitoring atas kebijakan yang dianggap tidak memberikan efek faedah kepada masyarakat sehingga bisa diperjuangkan oleh mereka-mereka, partai yang berseberangan dengan pemerintah/rezim yang berkuasa.

Yang menjadi pertanyaan, kata Idrus, apakah indonesia yang mengakui faham demokrasi menganut istilah oposisi atau tidak?

Idrus menambahkan, sejauh ini beragam opini berkembang di masyarakat untuk melegitimasi berbagai partai politik untuk bergabung dengan rezim berkuasa, supaya tidak melukai nalar publik maka, disepakatilah bahwa Indonesia tidak menganut istilah oposisi namun diperhalus dengan sebutan penyeimbang.

“Mungkin bagi kalangan awam bisa memaklumi dan bersepakat dengan istilah tersebut, karena opini publik sengaja digiring untuk memaknai adanya permufakatan rakyat dalam pengambilan keputusan sebagaimana butir ke empat Pancasila,” udap Idrus.

Secara tegas langkah yang dilakukan partai yang sedari awal memposisikan diri sebagai oposisi atau apapun sebutannya seutuhnya tidak berbalik badan dengan mendukung rezim yang berkuasa saat ini.

Dikatakannya, partai yang sepakat oposisi harus bisa untuk memperjuangkan nasib jutaan konstituen yang memberikan amanahnya pada proses pemilu kemarin berlangsung. Begitu besar ekspektasi publik akan harapan nasib mereka bisa diperjuangkan di parlamen melalui mekanisme control of executive yang melekat sebagai tugas pokok anggota dewan dari tugas pokok lainnya.

Suka atau tidak suka publik harus menolak gagasan “Oposisi Berbalut Koalisi” yang sengaja dimainkan oleh partai politik yang sedari awal tegas dalam melakukan kritik terhadap pemerintah yang berkuasa. Kualitas kritik itupun  dinilai masyarakat sebagai bagian pengawasan atas kinerja pemerintah. Jangan karena alasan bagi-bagi bagi kekuasaan membuat kita larut dalam menjalankan proses bernegara.

“Karena disitulah tidak adanya peranan kontrol pemerintah terhadap kebijakan yang dihasilkan. Kita harus merubah paradigma berfikir kita terhadap sisitem pemilu dan sisitim pemerintah yang tidak tegas sehingga menghasilkan multi tafsir dalam penyelenggaraan negara baik dalam pemilu maupun pemerintahan,” ujarnya.

Idrus berharap dalam bernegara tunduk dan patuh kepada fatsun yang sudah disepakati dalam menjalankan sebuah sistem negara yang baik dan tidak terjebak pada pragmatisme semata.

Editor : Dwi Putro Agus Asianto