logo

Sulitnya Gapai Kepastian Di Belantara Negara Hukum

Sulitnya Gapai Kepastian Di Belantara Negara Hukum

Hartono Tanuwidjaja SH MSi MH CBL
18 Oktober 2019 21:59 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Penegak hukum manakah sungguh-sungguh menghendaki tidak ada persengketaan atau tindak pidana umum dan perkara-perkara (perdata) di sana-sini? Bukankah tiada kasus atau perkara tak ada pekerjaan atau garapan bagi penegak hukum?

Sebutlah advokat salah satu penegak hukum. Meski profesinya penegak hukum sama seperti penyidik Kepolisian, jaksa maupun hakim, tetapi advokat tidak mendapatkan gaji dari pemerintah. Itu berarti tanpa tangani kasus atau perkara dia tak bisa hidupi keluarga dan sekolahkan anak-anaknya.

Jaksa, hakim dan penyidik Kepolisian memang dapat gaji tetapi cukupkah itu menopang seluruh hidup keluarganya? Sudah tersediakah anggaran yang memadai atau operasional untuk menangani suatu kasus sampai tuntas? Tidakah dituntut mereka berakselerasi dan berkolaborasi dalam penanganan kasus yang dipercayakan pimpinan kepadanya?

"Ketidakcukupan anggaran operasional yang disediakan untuk penanganan suatu kasus itulah memaksa mereka "putar" otak," ungkap advokat senior Hartono Tanuwidjaja SH MSi MH CBL di Jakarta, Jumat (18/10/2019).

Maka akibat ketidakmemadaian dana operasional itu secara tidak langsung membuat mereka menerima pihak yang dirugikan termasuk dalam kasus delik aduan. Atau bahkan menerima terlapor.  

Jika pelapor yang “maju” dan “diterima” maka akan ada langkah-langkah segera dilakukan seperti memanggil saksi atau tahapan-tahapan selanjutnya yang tak bisa dilakukan karena tiada dana operasional.

Namun jika yang datang yang tidak ingin kasus itu cepat tuntas, maka yang terjadi penanganan kasus menjadi terseok-seok. Hal itu terjadi jika pelapor pasif sebaliknya terlapor agresif.  "Pengaruh agresifitas atau kuatnya daya dorong seringkali terasa dalam penanganan suatu kasus, terlebih kasus-kasus penipuan, penggelapan dan pemalsuan," ungkap Hartono menceritakan pengalamannya.

Untuk sampai suatu kasus atau disidangkan di pengadilan saja sudah kerap terjadi perang "kekuatan". Untuk beberapa kasus, khususnya delik aduan dibutuhkan pula "upaya" khusus agar jaksa atau kejaksaan negeri setempat menyatakan kasus tersebut memenuhi syarat untuk disidangkan (P21).

Begitupun masih adakalanya diporakporandakan angin puting beliung. Tahap dua atau penyerahan tersangka dari penyidik ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) menjadi tak kunjung terealisasi dengan berbagai alasan dan kendala. Dalam kejadian seperti ini, penyidik akhirnya memasukkan tersangka dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Itu kalau tersangka menghilang atau kabur seperti yang dilakukan tersangka penipuan dan penggelapan Abdullah N Assegaf alias ANA.

Ada lagi manuver yang agak kontroversial sebagaimana dilakukan seorang pengusaha perhotelan berinisial BS. Manakala JPU Buchori Tuasikal dari Kejaksaan Tinggi DKI mem-P21 kasusnya,  BS buru-buru mempraperadilankan penyidik sesaat sebelum ditahapduakan penyidik Polda Metro Jaya ke penuntut umum Kejati DKI. Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan akhirnya memutuskan penetapan tersangka BS sebagai tersangka tak didukung bukti.

Kejati DKI yang telah mem-P21 sesungguhnya hanya tinggal menunggu tahap dua untuk kemudian menyidangkan kasus itu di PN Jakarta Pusat. Namun Kejati DKI hanya bisa melongo, karena dia tidak termasuk yang dipraperadilankan dalam kesempatan itu.

Carut-marut penegakan hukum semakin jadi manakala terjadi ketidaksamaan sudut pandang atas suatu kasus karena faktor x. Sebutlah untuk penipuan misalnya antara penyidik, jaksa dan hakim tidak sama pendapat. Menurut Hartono yang pecinta batu permata, jika perbuatan melawan hukum (PMH) sesungguhnya hampir bisa dipastikan perkara itu bermuatan tindak pidana (umum).

Berbeda halnya jika yang terjadi wanprestasi atau ingkar janji, tidak akan ada unsur-unsur pidananya tetapi dominan perdata. Dengan demikian, putusan majelis hakim cenderung sebagai ada perbuatan tetapi bukan merupakan perbuatan pidana. Namun bukan hal yang mengejutkan terjadi jika putusan perkara yang seharusnya wanprestasi berakhir dihukuman penjara. Hal-hal yang menyebabkannya demikian, bukan tidak mungkin faktor kuat dan tidak kuat atau agresif atau pasif atau faktor X.

Hartono yang kolektor berbagai lukisan sesungguhnya tidak ragu kalau negara ini negara hukum. Itu berarti, tanpa susah-payah pun mencari keadilan pemerintah dan penegak hukum akan memberikan kepastian hukum bagi pencari keadilan. Namun, kata advokat yang juga punya sasana tinju ini, tatkala terjadi adu dorong-mendorong maka siapa yang kuat dialah yang memenangkan dorong-mendorong tersebut. Akibatnya, kepastian hukum boleh jadi bagai mimpi di siang bolong. Hukum bagai dagangan.  Selagi ada "pembeli" dan "pedagang" hukum, maka pembeli dengan penawaran tertinggilah yang mendapatkan barang kendati penawar terendah sesungguhnya lebih butuh (berhak) barang tersebut. Hukum yang semakin tumpul ke atas namun tajam ke bawah pun semakin tak terelakkan terus terjadi.

Editor : Gungde Ariwangsa SH