logo

UU KPK Sudah Tercatat Dalam Lembaran Negara

UU KPK Sudah Tercatat Dalam Lembaran Negara

KPK
18 Oktober 2019 21:57 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: UU KPK (baru) kini sudah tercatat dalam lembaran negara. Jika semula tercatat sebagai UU Nomor 30 tahun 2002 kini  berubah menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Meski demikian, KPK belum menerima dokumen UU KPK versi revisi atau baru itu.

"Dokumen UU No 19 Tahun 2019  belum kami dapatkan sampai saat ini. Jika sudah didapatkan segera dibahas," kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Jakarta, Jumat (18/10/2019).

Febri mengatakan, jika KPK telah menerima dokumen UU yang telah direvisi, pihaknya segera memutuskan tindak lanjutnya.  "Akan dilihat apa isi UU tersebut, dan segera kami bahas untuk memutuskan tindak lanjut berikutnya," tuturnya.

UU KPK (baru) tersebut berlaku otomatis 30 hari sejak disahkan DPR pada 17 September, kendati Presiden Joko Widodo tidak menandatanganinya. Hal itu sesuai aturan di UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Menurut Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham, Widodo Ekatjahjana, UU KPK yang baru itu telah tercatat di Lembaran Negara Nomor 197 dengan nomor Tambahan Lembar Negara (TLN): 6409 tertanggal 17 Oktober 2019.

Meski demikian, kata Widodo, dokumen UU tersebut masih belum bisa disebarluaskan. Sebab masih diteliti Sekretariat Negara. "Salinan UU masih diotentifikasi Sekretariat Negara. Setelah itu baru dipublikasikan di website," kata Widodo.

Berlakunya UU KPK baru itu menimbulkan kekhawatiran bagi sejumlah pegiat antikorupsi. Sebab hasil revisi UU dinilai membuat KPK dilemahkan. Pimpinan KPK pun berpendapat sama. Setidaknya ada 26 poin dalam UU KPK versi revisi yang berpotensi melemahkan kinerja pemberantasan korupsi yang kini tengah giat-giatnya dilancarkan aparat KPK.

Oleh karena itu, berlakunya UU KPK disayangkan sejumlah lembaga antikorupsi, termasuk Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM. Sebab UU baru tersebut menghapus sejumlah kewenangan KPK. Sehingga membuat KPK rentan digugat praperadilan.  "UU KPK baru membuat tidak jelas. Misalnya soal penyidikannya enggak jelas, soal penuntutan harus berkoordinasi juga tidak jelas seperti apa, kemudian status pegawainya, status penyidik itu juga tidak jelas. Kalau mereka melakukan tindakan hukum, tentu akan digugat di praperadilan," ujar Direktur Advokasi Pukat UGM, Oce Madril.

Dalam UU baru, pimpinan KPK bukan lagi penyidik dan penuntut umum. Pimpinan KPK sebagai penegak hukum itu dihapus dalam UU yang baru sehingga membuat kewenangan KPK dalam menangani perkara menjadi tidak jelas. "Ketidakjelasan itu muncul karena memang UU hasil perubahan dirumuskan dengan cara yang aneh sekali menurut saya. Antarpasal satu dengan pasal lain saling bertabrakan sehingga menimbulkan ketidakjelasan, menimbulkan ketidakpastian, bisa membuat langkah KPK setelah ini akan serba tidak jelas juga," tuturnya.

Menurut Oce, rumusan pasal tersebut masih belum jelas membuat rentan dikriminalisasi penyidik KPK. "Hasil sadapan yang tidak terkait perkara itu yang seperti apa? Kemudian dimusnahkan seketika itu kapan? Terus jika disimpan maka dipidana, disimpan itu maksudnya disimpan berapa lama? Ini bisa jadi alat untuk mengkriminalisasi pegawai-pegawai KPK dan penyidik KPK,” ujarnya.

Dia menyebutkan penerbitan Perppu masih terbuka, masih bisa dilakukan. “Kalau judicial review itu kan lama, bisa berbulan bulan. Sementara KPK enggak bisa bergerak sama sekali sekarang. Idealnya Perppu diterbitkan presiden, mungkin setelah Presiden dilantik," tutur Oce.

 

Editor : Gungde Ariwangsa SH