logo

ICW Dorong KPK Ajukan Upaya Hukum Luar Biasa

ICW Dorong KPK Ajukan Upaya Hukum Luar Biasa

ICW
10 Oktober 2019 12:55 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Indonesia Corruption Watch (ICW) mendorong KPK untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) atas vonis lepas eks Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung. Upaya hukum luar biasa itu dinilai perlu sekali   dilakukan lantaran vonis kasasi terhadap Syafruddin menyisakan kecurigaan.

Tidak itu saja, juga berkait dengan telah dijatuhi sanksi salah satu anggota majelis hakim kasus Syafruddin, Syamsul Rakan Chaniago, dengan alasan melanggar kode etik dan perilaku hakim. Syamsul Rakan Chaniago pun tak boleh menangani perkara selama enam bulan menyusul terbukti bertemu pengacara Syafruddin, 11 hari sebelum putusan.

"ICW minta untuk segera lakukan upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali. PK kali ini penting dilakukan demi menciptakan kepastian hukum atas putusan kasasi sebelumnya,” ujar peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, di Jakarta, Kamis (10/10/2019).

KPK, menurut Kurnia, bisa mengajukan PK lantaran putusan Syafruddin merupakan vonis lepas, bukan bebas. Hal itu sesuai dengan Pasal 263 ayat (3) KUHAP yang berbunyi:

Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.

Dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP disebutkan yang berhak mengajukan PK ialah terpidana atau ahli warisnya, bukan jaksa. Legal standing PK hanya untuk terpidana atau ahli waris ini juga diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016. Pasal 263 ayat (1) KUHAP itu berbunyi:

Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.  "Kalau putusan SAT (Syafruddin) bebas, bukan lepas, maka frasa ini tak bisa digunakan. Karena di sini (putusan) jelas disebutkan bahwa yang didakwakan telah dinyatakan terbukti. Kalau diikuti putusan lepas, dakwaan terbukti tapi bukan merupakan tindak pidana. Sehingga Pasal 263 ayat 3 (KUHAP) harusnya bisa jadi landasan kuat untuk KPK ajukan PK," kata Kurnia.

Aktivis antikorupsi itu juga meminta KPK menyelidiki pertemuan Syamsul Rakan dengan pengacara Syafruddin, Ahmad Yani. Kurnia meminta KPK untuk mengusut apakah dalam pertemuan itu ada hubungannya dengan putusan lepas Syafruddin atau tidak. "KPK harus mengusut pertemuan yang dilakukan oleh kuasa hukum SAT dengan Hakim Chaniago. Pertanyaannya apakah dalam pertemuan itu ada transaksi-transaksi tertentu sehingga memengaruhi putusan yang telah dijatuhkan di tingkat kasasi atau dilelepaskannya Temenggung,” ujarnya.

Syafruddin di peradilan tingkat pertama, di tingkat pengadilan tinggi dihukum 13 tahun dan 15 tahun. Dia dinyatakan terbukti melakukan korupsi dalam penerbitan SKL BLBI untuk BDNI yang dimiliki Sjamsul Nursalim yang mengakibatkan negara mengalami kerugian Rp 4,8 triliun.

 

 

Editor : Dwi Putro Agus Asianto