logo

KPK Tetapkan Lagi Tersangka Terkait Suap Bupati Subang

KPK Tetapkan Lagi Tersangka Terkait Suap Bupati Subang

Jubir KPK Febri Diansyah
10 Oktober 2019 12:52 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id -  

JAKARTA: KPK terus mengembangkan kasus suap, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Bupati Subang, Ojang Suhandi. Terbukti penyidik KPK menetapkan lagi Kepala Bidang Pengadaan dan Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Subang, Heri Tantan Sumaryana, sebagai tersangka kasus suap. Dia diduga menerima gratifikasi senilai Rp 9.645.000.000 bersama Ojang Suhandi selaku Bupati Subang.

"Seluruh penerimaan uang oleh tersangka HTS (Heri) bersama-sama dengan Ojang Suhandi (selaku) Bupati Subang tidak pernah dilaporkan ke Direktorat Gratifikasi KPK dalam waktu paling lambat 30 hari kerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf C UU No. 30 Tahun 2001" ujar Jubir KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis (10/10/2019).

Terdakwa Ojang sudah divonis 8 tahun penjara atas perbuatannya. Dia terbukti menerima suap, gratifikasi bersama Heri. Bahkan uang itu diduga merupakan hasil memeras para calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Febri menyebutkan pemerasan itu terkait tiga hal antara lain pungutan dalam pengangkatan CPNS daerah dari tenaga honorer kategori II yang masa tes dan verifikasinya dimulai bulan Februari 2014 hingga Februari 2015, pungutan sejak April 2015 dari pegawai honorer dengan iming-iming akan menjadi CPNS daerah dari pegawai honorer kategori II dalam rekrutmen yang dibuka pada bulan April 2016 dan pungutan terkait seleksi CPNS di BKD Kabupaten Subang dengan cara mencari pungutan dari CPNS kategori II yang belum lulus. “Total gratifikasi sebanyak Rp 9,6 miliar itu, sebesar Rp 1,65 miliar di antaranya mengalir ke Ojang.

Sebagian dari uang yang diterimanya itu digunakan untuk kepentingan tersangka HTS (Heri). Uang yang diberikan tersangka HTS pada Ojang Sohandi hanya Rp 1,65 miliar melalui ajudan Bupati Subang saat itu. Sebagian lagi digunakan (Heri) untuk pembelian aset 2 bidang tanah di Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibeunying Kaler senilai Rp 2,44 miliar," jelas Febri.

Atas perbuatannya, Heri dipersalahkan melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang ancaman hukumannya cukup berat.

Editor : Dwi Putro Agus Asianto