logo

KPK Pelajari Putusan MA Untuk Temenggung Sebelum Ajukan PK

KPK Pelajari Putusan MA Untuk Temenggung Sebelum Ajukan PK

KPK
10 Oktober 2019 12:49 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Tim JPU KPK kini tengah mempelajari isi dari putusan kasasi  SAT (Syafruddin Arsyad Temenggung). Berdasarkan hal itulah ditentukan sikap mengajukan upaya hukum luar biasa atau tidak.

“Jadi, KPK masih mempertimbangkan upaya hukum atas kasasi tersebut, semisal peninjauan kembali (PK). Terlebih, ada fakta baru terkait pelanggaran etik yang dilakukan hakim sidang kasasi Syafruddin. Ketika ada seorang salah satu hakim kasasi yang dijatuhi sanksi. Apakah ini bisa menjadi salah satu poin pertimbangan dilakukan PK atau tidak, tentu perlu kami bahas terlebih dahulu,"  kata Jubir KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis (10/10/2019).

Febri menegaskan KPK akan mengambil tindak lanjut terkait salinan putusan itu. Mengingat, sebelumnya pimpinan KPK menegaskan agar penyidikan kasus BLBI dapat terus dilanjutkan. "Arahan dari pimpinan, KPK perlu melakukan tindakan lanjutan untuk memastikan kasus BLBI ini terus diproses. Fokus KPK saat ini adalah apa tindakan lanjut setelah putusan kasasi tersebut," kata Febri.

Syafruddin Arsyad Temenggung sebelumnya didakwa melakukan korupsi dalam penerbitan SKL BLBI untuk BDNI yang dimiliki Sjamsul Nursalim. Akibat perbuatannya itu, negara dinilai mengalami kerugian Rp 4,8 triliun. Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pun memvonis Syafruddin selama 13 tahun penjara. Bahkan hukuman itu naik di tingkat banding selama 15 tahun penjara. Tetapi di tingkat MA, Syafruddin divonis lepas. Perbuatan Syafruddin dinilai bukan korupsi, melainkan perdata dan administrasi. Salah satu hakim yang memvonis lepas Syafruddin yakni Syamsul Rakan.

Terkait tujuh terdakwa kasus pembobolan Bank Mandiri senilai Rp 1,8 triliun, KPK sampai saat ini juga masih memikirkan langkah-langkah berikutnya atas putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang membebaskan 7 terdakwa kasus pembobolan Bank Mandiri. Menurut Supriyadi SH,  kuasa hukum Rony Tedi, salah seorang dari tujuh terdakwa dalam kasus kredit Bank Mandiri, Peninjauan Kembali (PK) hanya dapat diajukan oleh terdakwa dan ahli warisnya.

Dalam pasal 263 KUHAP disebutkan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan PK kepada Mahkamah Agung.

Keinginan jaksa mengajukan PK terhadap kasus Bank Mandiri berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Jurisprudesni Putusan Mahkamah Agung (MA). "Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 34/PUU-XI/2013, tanggal 6 Maret 2014, putusan tersebut menguji Pasal 268 ayat (3) KUHAP dijawab PK hanya 1 kali.

“Permintaan PK atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja,” Karena itu putusan tersebut hanya menyangkut berapa kali orang dapat mengajukan PK, bukan memberi ruang kepada jaksa untuk mengajukan PK. Kesimpulannya PK tidak dapat diajukan oleh penuntut umum.

Dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP memang jelas-jelas disebutkan terdakwa atau ahli warisnya yang dapat mengajukan PK dan tidak menyebut Jaksa atau pihak lain yang berhak mengajukan PK, maka dipandang sebagai larangan pengajuan PK bagi Jaksa atau pihak lain. Namun kenyataannya saat ini dan sejak jauh-jauh hari, jaksa sudah berulangkali mengajukan PK, terutama dalam kasus tindak pidana khusus. Banyak pula pihak  yang menyebutkan bahwa jaksa yang merupakan pengacara negara dapat melakukan upaya hukum terakhir melalui pengujian PK, walau satu sisi diakui PK jaksa akan menjadikan tidak adanya kepastian hukum.

Editor : Dwi Putro Agus Asianto