logo

Adnil SH Praperadilankan Presiden Dan Kejaksaan Agung

Adnil SH Praperadilankan Presiden Dan Kejaksaan Agung

PN Jakarta Pusat
10 Oktober 2019 12:45 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id -  

JAKARTA:  Presiden RI c/q Jaksa Agung c/q Kepala Kejaksaan Tinggi DKI c/q Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat c/q Jaksa Penuntut Umum (JPU) bakal dipraperadilankan oleh advokat Ir Tonin Tachta Singarimbun SH dan Henri Badiri Siahaan SH dkk di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Permohonan praperadilan telah didaftarkan di kepaniteraan PN Jakarta Pusat dengan No: Prapid 14/ 2019/PN.Jkt Pst tanggal 7 Oktober tersebut Ir Tonin bersama  Henri Badiri Siahaan SH, Ananta Rangkugo SH dan Julianta Sembiring SH mewakili pemohon Adnil SH (47), warga Jalan Pembangunan III No. 33 RT 008/009 Kel. Rawa Badak Utara Kec. Koja, Kota Jakarta Utara sebagai tersangka sesuai laporan polisi nomor LP/439/V/2019/PMJ/Ditreskrimum tanggal 21 Mei 2019.

"Kami selaku kuasa hukum tergerak untuk  membela  pemohon yang  mengalami ketidakadilan. Melalui praperadilan diharapkan hakim dapat membuka hatinya mengabulkan pemohonan kami,” kata Tonin di PN Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2019).

Dalam berkas kasus tersebut disebutkan bahwa Adnil SH  berkenalan dengan Helmi Kurniawan alias Iwan yang sekarang menjadi tersangka  berdasarkan LP/439/V/2019/PMJ/Ditreskriumum tanggal 21 Mei 2019  melalui LSM Trisula Macan Putih yang mana Marsekal (Purn) Amano sebagai pembinanya dan sebagai Ketua Umum adalah Helmi. Melalui Helmi  maka pemohon  dapat mengikuti Mayjend TNI (Purn) Kivlan Zen dalam kegiatan memberikan pemahaman anti PKI, kebangsaan dan lain-lain sebagaimana yang terakhir pada Februari 2019 memberikan pencerahan akan adanya kejadian kelompok merah  yang akan memukul  Kivlan Zen.

Setelah selesai diskusi, pemohon mendengar informasi dari  Helmi ada upaya pembunuhan terhadap  Kivlan Zen oleh anggota Densus 88 yang diperintah Gories Mere melalui Budi Gunawan yang diperintahkan oleh Wiranto dan Luhut Binsar Panjaitan sehingga beberapa kali pemohon diajak Ketua untuk mengikuti kegiatan penyampaian makalah/ diskusi Kivlan Zen.

Helmi menelepon pemohon untuk datang ke rumahnya di Cibinong, Kabupaten Bogor. Dalam pertemuan tersebut ada permintaan dari Helmi  untuk mencarikan senjata dengan memberikan uang sejumlah Rp 10 juta yaitu yang  Rp 8 juta   untuk mencarikan 1  pucuk pistol Jenis Mayer Call. 22, 1 (satu) pucuk senjata laras pendek caliber 22 di Cipacing,  dan Rp 2 juta  untuk biaya operasional. Pemohon sempat menanyakan kepada Joni  mengenai harga dan ketersediaan senjata yang ada atau dapat disediakan.

Setelah pertemuan tersebut permohon tidak pernah bertemu lagi dengan Helmi. Tepatnya  setelah ada penangkapan dirinya oleh penyidik tanggal 24 Mei 2019 di Jakarta Utara. Pemohon yang ditangkap termohon  c/q Penyidik Unit I Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekitar jam 08.00 wib di daerah Swasembada Jakarta Utara dengan cara melanggar formal/administrasi penyidikan dengan sengaja tidak, memperlihatkan surat tugas serta tidak memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan dan juga dilakukan penggeledahan badan dan pakaian pemohon yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP. Saat dilakukan penggeledahan di rumah pemohon tanpa ada izin Ketua Pengadilan Negeri dan menunjukkan Surat Tugas di daerah Koja Jakarta Utara. Namun tidak ditemukan barang bukti,  kemudian dilakukan interogasi terhadap pemohon.

Penyidik Unit I Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya tidak dibenarkan secara melanggar hak asasi Pemohon dalam melakukan penangkapan tanggal 24 Mei 2019 tersebut dilakukan dengan ketentuan harus memenuhi administrasi/formal sebagaimana Pasal 18 KUHAPidana yang secara lengkap.

Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian dengan memperlihatkan surat tugas serta 2 memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat dia diperiksa.

Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat. Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarga segera setelah penangkapan dilakukan.

Pemohon dalam penangkapan tidak pernah diperlihatkan Surat Tugas dan tidak pernah diberikan Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik Unit I Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, dan dengan demikian diyakini oleh pemohon keadaan ini merupakan pelanggaran administrasi atau formal penyidikan.

Pemohon yang telah di BAP Projustisia pada tanggal 24 Mei 2019 oleh  Penyidik Unit I Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya terhadap pasal 1 ayat 1 UU drt nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman 20 tahun, seumur hidup dan hukuman mati. Kenyataannya pemohon tidak pernah didampingi oleh kuasa hukum.

“Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa dia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56,”  ujar pembela.

“Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih, yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka”. Dengan demikian apakah keadaan ini diketahui oleh termohon yang dapat dibuktikan pada video BAP Projustisia sebagai tersangka  tanggal 24 Mei 2019.

“Pemohon tidak didampingi oleh kuasa hukum yang berakibat hukum batalnya seluruh BAP Projustisia dimaksud. Pemohon  pernah diberikan kertas yang berisikan rangkaian kata kurang lebih isinya “pembelian senjata atas perintah Bapak Kivlan Zen“,” ungkapnya. Berdasarkan uraian itu, kuasa hukum pemohon meminta agar   hakim tunggal yang menangani perkara ini mengabulkan permohonan praperadilan seluruhnya. Menyatakan termohon  telah melanggar formal penyidikan secara sah, memerintahkan termohon untuk  melepaskan Adnil  SH dari penahanan setelah putusan dibacakan.
 

Editor : Dwi Putro Agus Asianto