logo

Advokat Baru Peradi di Jatim Diingatkan Soal Etika Profesi

 Advokat Baru Peradi di Jatim Diingatkan Soal Etika Profesi

09 Oktober 2019 20:45 WIB
Penulis : Andira

SuaraKarya.id - SURABAYA: Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) berharap para advokat Jawa Timur yang baru saja lolos verifikasi, untuk tidak mengabaikan faktor etika saat menjalankan profesinya. Hingga saat ini, mereka mengaku sudah memecat 11 advokat yang terbukti melakukan pelanggaran etika.

Menurut Sekjen Peradi, Thomas E Tampubolon, peminat profesi advokat belakangan ini cenderung terus meningkat. "Tapi sayangnya, jumlah advokat muda yang melakukan pelanggaran etika profesi juga semakin banyak," ujarnya di Surabaya, Rabu (9/10/2019).

Sekjen Peradi itu datang ke Surabaya untuk menghadiri pengangkatan dan pengambilan sumpah 313 advokat baru di Wilayah Pengadilan Tinggi Surabaya. Mereka yang dilantik adalah para calon advokat yang telah lolos verifikasi oleh Peradi maupun dari Pengadilan Tinggi Surabaya.

Para advokat baru itu sudah melalui berbagai tahapan sebagai amanat undang-undang advokat undang-undang Nomor 18/2003. Mereka diantaranya sudah melalui pendidikan Advokat, lulus ujian, magang dan wajib mengikuti pembekalan.

Peradi berharap, para advokat baru itu nantinya harus membantu mempermudah masyarakat yang membutuhkan layanan hukum. "Kita sudah membuat aturan khusus dan membekali mereka dengan masalah etika profesi, agar jangan sampai dilanggar," ujar Ketua DPC Peradi Surabaya, Harianto.

Dia mengingatkan, banyak advokat muda yang dipecat dari organisasi karena melakukan pelanggaran etika. Tapi sayangnya, mereka tetap bisa menjalankan profesi yang sama karena meloncat ke organisasi advokat yang lain.

Harianto kini mendorong Peradi Pusat untuk mengupayakan agar para pelanggar etika profesi yang sudah dipecat dari sebuah organisas itu nantinya, tidak bisa bergabung lagi dengan organisasi lain. Persyaratan khusus yang diterapkan Peradi kepada anggota barunya, diharapkan bisa berimbas pada pelayanan yang lebih maksimal pada khalayak.

Pada bagian lain, Tampulobon menyebut tren masyarakat yang ingin menjadi advokat belakangan semakin meningkat. Saat ini saja, secara nasional sudah ada sekitar 7.700 orang yang akan mengikuti ujian lewat Peradi, termasuk 527 orang di Surabaya.

Pihaknya memastikan, tidak ada korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) dalam proses ujian advokat tersebut. "Kita akan selektif agar anggota kami benar-benar berkualitas," ujarnya.***

Editor : Yon Parjiyono