logo

Kemensos Gandeng PT, Perkuat Sertifikasi SDM Kesos

 Kemensos Gandeng PT,  Perkuat Sertifikasi SDM Kesos

Kepala Badan Pendidikan Penelitian dan Penyuluh Sosial, Kemensos Syahabuddin. (foto, ist)
09 Oktober 2019 11:59 WIB
Penulis : Budi Seno P Santo

SuaraKarya.id - BALI: Dalam upaya memperkuat sertifikasi sumberdaya manusia (DDM) kesejahteraan sosial (Kesos), Kementerian Sosial (Kemensos) bekerja sama dengan berbagai Perguruan Tinggi (PT) jurusan Kesos di seluruh Indonesia.

Kemensos sangat menyadari pentingnya membentuk SDM Kesos yang profesional. Salah satu langkah yang ditempuh ialah menetapkan standar profesi melalui sertifikasi kompentensi. Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita, mendukung segala upaya Kemensos meningkatkan profesionalisme SDM Kesos.

"Kendati disadari peningkatan kapabilitas dan kualitas SDM Kesos bukan pekerjaan ringan. Upaya Kemensos mendorong proses dan tahapan perbaikan mutu SDM Kesos terus berjalan, lewat kerja sama dengan pihak dan mitra terkait,” tutur Kepala Badan Pendidikan Penelitian dan Penyuluh Sosial, Kemensos Syahabuddin, dalam sambutannya pada “Rapat Koordinasi Sertifikasi dengan Universitas Jurusan Kesejahteraan Sosial seluruh Indonesia", di Kuta, Bali, Selasa (8/10/2019).

Dijelaskannya, rakor merupakan rangkaian proses mewujudkan mekanisme pelaksanaan uji kompetensi sertifikasi bagi SDM penyelenggara Kesos. “Kegiatan ini untuk mendukung proses terlaksananya uji kompetensi, serta menjawab isu-isu dan kompetensi yang harus dimiliki bagi penyelenggara Kesos," ujarnya.

Penerapan standardisasi dalam praktik pekerjaan sosial, lanjutnya, mutlak dilaksanakan sebagai sebuah profesi. Program ini, lebih diarahkan kepada standardisasi kompetensi dan kualifikasi SDM penyelenggara Kesos.

Standardisasi kompetensi dan penyelenggaraan sertifikasi untuk SDM penyelenggara Kesos, katanya, dilakukan oleh Pusat Pengembangan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial melalui Lembaga Sertifikasi. “Sedangkan fungsi standardisasi dan penyelenggaraan sertifikasi secara garis besar ditujukan kepada SDM Kesos, aparatur dan non aparatur,” kata Syihabuddin.

Amanat sertifikasi bagi profesi Pekerja Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, diatur pada Pasal 33, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009. “Pembinaan terhadap SDM Kesos ditekankan pada peningkatan Kesos maupun peningkatan kapasitas serta hak-hak lainnya,” tuturnya.

Hadir dalam acara ini Kepala Pusat Pengembangan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial Tati Nugrahati, Staf Ahli Menteri Bidang Kajian Hukum dan Pengawasan Febri Hendri. Selain itu, Staf Khusus Menteri Bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial Harry Z. Soeratin, Irjen Kemensos Dadang Iskandar, serta Kepala Biro Hukum Sanusi.

Editor : B Sadono Priyo