logo

Survei Bukan Penentu Terbitkan Perppu

Survei Bukan Penentu Terbitkan Perppu

Dokumentasi: Sejumlah perempuan yang menamakan dirinya Srikandi Milenials melakukan aksi menolak Perppu KPK di Silang Monas - Patung Arjunawiwaha, Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2019). (Antara)
07 Oktober 2019 18:00 WIB
Penulis : Dwi Putro Agus Asianto

SuaraKarya.id - JAKARTA: Ketua Fraksi PPP DPR RI Arsul Sani menilai survei yang dilakukan sebuah lembaga, bukan sebagai penentu diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang KPK.

Dia menilai, menentukan pembuat aturan tidak bisa berdasarkan hanya hasil survei namun harus melalui kajian yang sifatnya akademik kemudian melalui ruang-ruang perdebatan publik.

"Menentukan UU itu tidak bisa kemudian berdasarkan hasil survei tetapi harus kajian yang sifatnya akademik kemudian melalui ruang-ruang perdebatan publik. Itu yang saya kira harus dipakai untuk menentukan nanti apakah jalannya legislatif review (revisi UU) atau Perppu atau judicial review," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (7/10/2019).

Dia menilai survei yang dirilis LSI yang menemukan bahwa masyarakat mendukung Perppu KPK karena sudah menjadi bahan atau topik utama di media-media nasional.

Menurut dia, ketika suatu survei merilis temuan adanya dorongan publik agar Presiden mengeluarkan Perppu, itu bukan jadi bahan penentu namun hanya dijadikan rujukan.

"Itu kita ambil poinnya adalah bahwa survei itu jadi bahan pertimbangan, bukan jadi bahan penentu," ujarnya.

Menurut Arsul, Perppu merupakan opsi terakhir dari kemungkinan pilihan yang ada seperti judicial review dan legislative review.

Dia mengatakan, partai politik Koalisi Indonesia Kerja dan parpol yang ada di parlemen, telah menyampaikan bahwa Perppu merupakan opsi paling akhir.

"Partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja dan yang ada di parlemen menyampaikan bahwa Perppu itu, kalau dalam bahasa yang simpel harus jadi opsi yang paling akhir, setelah semuanya dieksplor dengan baik tentunya," ujarnya.

Sekjen DPP PPP itu enggan berandai-andai terkait Perppu KPK karena ketika pimpinan parpol bertemu Presiden pada Senin (30/9) malam, Presiden belum membuat keputusan.

Dia meyakini Presiden akan kembali berkomunikasi dengan parpol-parpol pada saat ingin mengambil keputusan terkait Perppu KPK.

"Kita tidak bisa berkalau-kalau, karena pada saat kami bertemu dengan presiden pada hari Senin malam lalu di Isbog (Istana Bogor) Presiden belum membuat keputusan," katanya seperti dikutip Antara.

       Belum Ada Arahan

Sementara itu Pelaksana Tugas Menteri Hukum dan HAM Tjahjo Kumolo mengatakan hingga saat ini Presiden Joko Widodo masih belum memberikan arahan terkait penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Terkait Perppu KPK sampai sekarang belum ada," ujar Tjahjo di Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Senin (7/10/2019).

Meski belum mendapat arahan, Tjahjo menegaskan pihaknya telah siap untuk melaksanakan apa yang nantinya akan menjadi keputusan Presiden Jokowi terkait Perppu KPK.

Dia mengatakan Kemenkumham telah menyiapkan dengan baik seluruh materi yang dibutuhkan oleh Jokowi.

Lebih lanjut Tjahjo menambahkan, selain soal Perppu KPK, Kemenkumham juga telah menyiapkan materi-materi untuk sejumlah rancangan undang-undang yang pengesahannya ditunda oleh DPR beberapa waktu lalu.

Antara lain revisi KUHP, revisi Undang-Undang Permasyarakatan, revisi Undang-Undang Pertanahan, serta revisi Undang-Undang Minerba.

"Nanti akan kita lihat apakah itu akan masuk prolegnas atau tidak. Saya kira Dirjen Perundang-undangan akan terus berkomunikasi dengan Baleg DPR mana-mana yang akan menjadi skala prioritas untuk prolegnas," ucap Tjahjo yang juga menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri itu.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mempertimbangkan untuk menerbitkan Perppu terkait Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang KPK.

"Berkaitan dengan UU KPK yang sudah disahkan oleh DPR, banyak sekali masukan  yang diberikan kepada kita utamanya  berupa penerbitan Perppu, tentu saja ini akan kita segera hitung, kalkulasi," kata Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (26/9). ***