logo

Tantangan Dan Harapan Digantungkan Kepada Legislator Periode  2019-2024

Tantangan Dan Harapan Digantungkan Kepada Legislator Periode 2019-2024

02 Oktober 2019 23:40 WIB

SuaraKarya.id -                     Oleh

     Ir. HM.Idris Laena.MH 

Tanpa terasa lima tahun sudah Anggota DPR/DPD/MPR RI Periode 2014-2019 sudah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat. Dan Tanggal 27 September 2019 yang lalu, MPR RI telah melaksanakan Rapat Paripurna Sidang Laporan Kegiatan MPR Lima Tahunan serta disusul pada Senin 30 September 2019.

DPR RI juga mengadakan Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang sekaligus Penyampaian Laporan Kegiatan DPR RI Periode 2014-2019 oleh Ketua DPR RI.

Banyak tugas yang telah dituntaskan oleh Anggota DPR RI Periode 2014-2019. Namun juga tidak bisa dipungkiri dan diakui bahwa parlemen kita meninggalkan cukup banyak pekerjaan rumah. Terutama produk legislasi berupa pembuatan beberapa Rancangan Undang-Undang yang terpaksa ditunda.

Pada Selasa 1 Oktober 2019, Anggota DPR/DPD dan MPR terpilih Periode 2019-2024 secara resmi telah dilantik. Dalam suasana yang berbeda dari pelantikan Anggota DPR/DPD dan MPR periode-periode sebelumnya, Pengucapan Sumpah Legislator Senayan kali ini mau tidak mau dibumbui oleh aksi demonstrasi dari adik-adik mahasiswa dan sekelompok masyarakat dari berbagai elemen yang menolak Undang-Undang yang mereka anggap kontroversial.

Dalam pandangan saya, dari tiga fungsi Anggota Legislatif yakni menjalankan Fungsi Pengawasan, Anggaran dan Legislasi, maka ekspektasi masyarakat terhadap tugas Legislasi Anggota Legislatif, justru yang paling banyak disorot.

Bukan saja capaian kuantitas produk legislasi yang bisa dihasilkan tetapi juga kualitas produk legislasi menjadi perhatian masyarakat karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Mungkin ini akan menjadi tantangan utama bagi Anggota Legislatif ke depan.

Tetapi menurut saya yang paling penting adalah bagaimana memberi pemahaman yang utuh dan komprehensif kepada masyarakat bahwa membahas Undang-Undang harus melalui mekanisme dan proses yang cukup panjang. Mulai dari Pengajuan Undang-Undang yang harus disertai naskah akademis. Kemudian setelah mendapat persetujuan bersama pemerintah dengan DPR, yang tentu disertai dengan Surat Presiden (Supres) maka masukan-masukan dari masyarakat dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) selama ini lebih dari cukup untuk melibatkan masyarakat dalam membentuk undang-undang.

Satu hal yang juga perlu ditegaskan bahwa dalam membahas Rancangan Undang-undang (RUU) harus dilakukan secara bersama antara pihak Pemerintah dengan DPR.

Hakikatnya, pengusulan Rancangan Undang-Undang juga sudah melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Ini karena RUU bisa diusulkan oleh Pemerintah atau dari Legislatif, dalam hal ini oleh Anggota DPR, Komisi dan Baleg serta tentu saja oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD), jika menyangkut soal otonomi.

Intinya, terkait dengan fungsi legislasi ini, yang paling penting dan menjadi tantangan utama Anggota Legislatif Periode 2019-2024, adalah bagaimana mengkomunikasikan kepada seluruh rakyat Indonesia secara utuh dan kontinyu.

Bagaimana dengan Fungsi Anggaran dan Pengawasan? Menurut saya kedua fungsi ini bersifat normatif, karena terkait dengan Fungsi Anggaran misalnya, DPR hanya ikut membahas usulan dari pemerintah yang dirumuskan berdasakan Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrembangda) dan sesuai hasil "Judicial Review," Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa Anggota DPR tidak boleh ikut membahas Anggaran sampai satuan tiga.

Fungsi Pengawasan, tentu akan menjadi tugas rutin bagi Anggota Legislatif DPR maupun DPD, baik melakukan Rapat Kerja (Raker), Rapat Dengar Pendapat (RDP) maupun Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) serta tentu saja melalui kunjungan kerja pada saat reses ataupun Kunjungan Kerja Specific.

Bagaimana dengan tugas Anggota DPR atau DPD ketika berfungsi sebagai Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Saya berpendapat bahwa dalam hal tanpa adanya usulan yang mendesak oleh dua pertiga Anggota MPR RI untuk melaksanakan Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara 1945, maka tentu saja tugas penting utama Anggota MPR RI adalah bagaimana mensosialisasikan Empat Pilar Nilai-Nilai Kebangsaan, antara Lain Panca Sila, Undang undang Dasar negara 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Dengan demikian, kita berharap Anggota Legislatif DPR, DPD dan MPR RI akan mampu mendorong Pemerintah dapat mewujudkan cita-cita bangsa seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yakni, melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara maupun ikut menjaga ketertiban dunia dan perdamaian abadi yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan serta mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia***

Penulis adalah Anggota DPR/MPR RI Dapil Riau 2-Fraksi Partai Golkar

Editor : Dwi Putro Agus Asianto