logo

Presiden Jokowi Dan Ketua DPR Sepakat Tunda Pengesahan RUU KUHP

Presiden Jokowi Dan Ketua DPR Sepakat Tunda Pengesahan RUU KUHP

Presiden Jokowi
20 September 2019 19:23 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA:  Presiden Joko Widodo memerintahkan Menkumham Yasonna H Laoly untuk mencari masukan terkait penyempurnaan RUU KUHP. Pencarian masukan ini disempatkan karena Jokowi telah meminta DPR menunda pengesahan RUU KUHP yang dijadwalkan pada tanggal 24 September mendatang.

"Saya telah memerintahkan Menkumham untuk kembali mencari masukan dari berbagai kalangan masyarakat sebagai bahan menyempurnakan RUU KUHP," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (20/9/2019).

Dia meminta DPR menunda pengesahan RUU KUHP setelah mencermati masukan dari berbagai kalangan yang keberatan dengan substansi RUU KUHP. Dia berkesimpulan memperbaiki materi-materi yang dinilai masyarakat masih kurang. “Untuk itu saya telah memerintahkan Menkumham selaku pemerintah untuk menyampaikan sikap ini pada DPR RI agar pengesahan RUU KUHP ditunda," tegasnya.

Jokowi meminta pengesahan RUU KUHP dilakukan oleh anggota dewan periode 2019-2024. Dia mengharapkan anggota DPR yang akan segera habis masa jabatannya menyerahkan ke wakil rakyat periode berikutnya.

Menanggapi hal itu, Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta anggota untuk mengkaji kembali materi RUU KUHP dan menunda pengesahan yang dijadwalkan tanggal 24 September mendatang. "Saya sebagai pimpinan DPR sudah melakukan komunikasi dengan beberapa pimpinan fraksi dan sepakat untuk mengkaji kembali apa yang sudah disampaikan oleh presiden sebagai pihak pemerintah pembahasan atau pengesahan RUU KUHP yang rencana pengesahan pada hari Selasa akan ditunda dulu, sambil melihat lagi pasal yang masih pro dan kontra atau sosialisasi kepada masyarakat tentang pasal-pasal tersebut," kata Bambang di Jakarta, Jumat (20/9/2019).

Bamsoet mengatakan yang terjadi adalah penundaan bukan pembatalan. "Bukan dibatalkan tapi ditunda, pemerintah sudah menyampaikan melalui presiden meminta kepada DPR agar pengesahan RKUHP di tunda atau di hold sementara karena ada beberapa pasal yang masih pro dan kontra," tuturnya.

Dia sendiri akan meminta rincian pasal yang masih menjadi pro dan kontra. "Saya enggak tahu pasal apa saja, tapi antara lain kurang lebih soal kumpul kebo, soal kebebasan pers, penghinaan kepala negara dan sebagainya nanti detailnya saya akan cek," ujarnya.

Menurutnya, hal ini akan dibawa ke Badan Musyawarah (Bamus) untuk dibahas lebih jauh. "Dibawa ke Bamus hari Senin untuk kita minta masum dari pimpinan fraksi melalui rapat Bamus. Intinya apa yang disampaikan presiden kita menyambut baik secara internal. (Tunda atau batal) Saya belum bisa bicara tunda atau batal karenakan saya bawa pada rapat internal DPR nanti," paparnya.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyambut baik putusan Presiden Jokowi tersebut meskipun dinilainya terlalu lama. "Kami lega karena mau menunda RKUHP itu. Tapi sebenarnya, itu harus dilakukan sejak awal. Karena terlalu banyak energi yang kami (masyarakat sipil) habiskan untuk memikirkan, mengkritisi masalah-masalah yang krusial dalam rancangan Revisi KUHP," kata Usman.

Perumus RUU KUHP agaknya masih ingin melakukan semacam dekolonisasi. Artinya menghapuskan warisan hukum yang sebenarnya digunakan kolonial Belanda untuk mengontrol dan menundukan bangsa Indonesia. “Kalau napasnya seperti itu, itu bukan sebuah kemajuan akhirnya, tapi sebuah kemunduran besar menuju rekolonialisasi. Artinya watak undang-undang yang kolonialisme itu harus dihapuskan terlebih dahulu di dalam RUU KUHP, baru kemudian kita duduk kembali, membahasnya dengan kepala yang dingin," ujarnya.

Peneliti ICJR, Maidina Rahmawati memetakan ada sejumlah pasal yang masih bermasalah dalam RUU KUHP. "Ada 17 isu bermasalah di RKUHP," kata Maidina dalam diskusi Problematika Legislasi di Jakarta, Jumat (20/9/2019).

Maidina mengatakan masalah itu terkait perlindungan perempuan, kepastian hukum, hingga pasal penghinaan presiden. Menurutnya ada juga pasal yang sudah dihapuskan MK lalu dimunculkan kembali dalam RUU KUHP.  "Banyak hal terkait dengan perlindungan perempuan, kepastian hukum, demokrasi, pasal penghinaan presiden, masih ada penghinaan pemerintahan sah yang sudah dihapuskan MK, dan tidak berusaha dievaluasi pasal-pasal lucu, pasal penggelandangan, pasal memberi minuman yang sudah mabuk, pasal unggas yang masuk ke pekarangan yang sudah diberi benih," ucapnya.

Editor : Azhari Nasution