logo

Kiprah TP4 Membaik Dari Tahun Ke Tahun

Kiprah TP4 Membaik Dari Tahun Ke Tahun

Jamintel Jan Maringka
20 September 2019 19:14 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung (Kejagung) Dr Jan Maringka mengatakan penegakan hukum tidak dapat disamakan dengan industri yang keberhasilannya diukur dari tingkat penanganan perkara. Penegakan hukum berhasil jika mampu menekan tingkat kejahatan dan meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat.

Hal itu dikemukakan Jan Maringka dalam kuliah umum kebangsaannya di Universitas Indonesia, Kamis (19/9/2019). Dia menyebutkan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) yang dibentuk Kejaksaan sebagai upaya mendukung program pemerintah di bidang pembangunan nasional, terutama dalam pencegahan korupsi. Hal ini dirasakan sejalan pula dengan komitmen Presiden Joko Widodo dalam mengedepankan peranserta Kejaksaan mengawal pembangunan dengan mengedepankan pencegahan korupsi.

TP4 yang dibentuk pada tahun 2015 dan mulai efektif bekerja sejak tahun 2016 ternyata memperoleh tanggapan positif dari pemerintah dan pelaku pembangunan. Hal ini antara lain dibuktikan dari antusiasme instansi/BUMN/BUMD yang mengajukan permohonan untuk memperoleh pengawalan dan pengamanan TP4 dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaannya.
“Tahun 2016 TP4 mengawal 1.903 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 109,6 triliun. Tahun berikutnya pengawalan dan pengamanan TP4 meningkat 5 kali lipat menjadi 10.270 kegiatan dengan total anggaran mencapai Rp 977 triliun atau meningkat 8 kali lipat dari tahun 2016. Pada tahun 2018 jumlah pekerjaan yang dilakukan pengawalan dan pengamanan oleh TP4 sebanyak 5.032 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp605,3 triliun,” ungkap Jan Maringka.
 
Setelah empat tahun TP4,  tim ini baik di tingkat pusat maupun daerah terus memperoleh tanggapan positif dari pemerintah dan pelaku pembangunan. “Kegiatan TP4 pada semester I tahun 2019 mengawal sebanyak 1.898 proyek pekerjaan dengan anggaran senilai Rp 94.6 triliun. Sinergi dengan penyelenggara pemerintahan dan pembangunan juga ditunjukkan dari berbagai Kementerian/Lembaga/BUMN yang telah menjalin kerja sama dengan TP4,” tutur Jan Maringka.

Kondisi ini, menurut Jan, menunjukkan adanya kebutuhan nyata akan sinergi antara penyelenggara pemerintahan dan pembangunan dengan aparatur penegak hukum untuk bersama-sama mengawal pembangunan nasional sehingga dapat dilaksanakan secara tepat mutu, tepat waktu dan tepat sasaran. “Kehadiran TP4 telah ikut mendorong perubahan paradigma penegakan hukum, yang tidak lagi semata-mata menunggu terjadinya pelanggaran namun aktif mengawal proses pembangunan sejak awal sampai akhir pelaksanaan untuk mencegah potensi penyimpangan, sehingga  timbul kepercayaan diri pemerintah dan pelaku pembangunan dalam melaksanakan kegiatan dan mengelola anggaran dengan pengawalan dari penegak hukum,” katanya.
 
Jan Maringka menyampaikan pula  bahwa tantangan terbesar dalam penegakan hukum saat ini tidak dapat dilepaskan dari mindset aparat penegak hukum dan masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum itu sendiri.  ”TP4 harus dilihat sebagai wujud kontrbusi Kejaksaan dalam upaya optimalisasi tugas mendukung pembangunan nasional demi tercapainya tujuan pembangunan naisonal dan kesejahteraan masyarakat,” tegas Jan Maringka sebagaimana pres release yang dikirimkan Kapuspenkum Kejaksaan Agung Dr Mukri SH MH.

Editor : Azhari Nasution