logo

PT. CPS JO Didesak Segera Bayar Tagihan Kontraktor PT. MTC Pekerjaan Proyek Citra Towers Kemayoran

PT. CPS JO  Didesak Segera Bayar Tagihan  Kontraktor PT. MTC  Pekerjaan Proyek Citra  Towers Kemayoran

Penasehat Hukum PT MCT Eggi Sudjana (kedua dari kiri) didampingi kuasa hukum yang lain, Adhi Bangkit Saputra ( baju batik) dan Azmi Mahattir saat menyampaikan keterangan kepada wartawan di depan gedung kantor PT CPS JO di Jalan Dr Satrio, Jumat (29/9/2019).
20 September 2019 17:21 WIB
Penulis : Yon Parjiyono

SuaraKarya.id - JAKARTA: PT.Matahari Terang Cemerlang (PT.MTC) melalui kuasa hukum dari Lawfirm Eggi Sudjana & Partners menggelar konferensi pers di depan gedung Citraland Adigraha di Jalan Prof Dr. Satrio Kav 3-5, Setiabudi, Karet Kuningan, Jakarta, Jumat (20/9/2019).

" Konferensi Pers ini digelar mengingat PT. CPS JO telah mendzalimi klien kami PT.MTC dengan agar segera menunaikan kewajiban sejumlah Rp145 miliar, karena klien kami sebagai kontraktor telah melakukan pengerjaan proyek instalasi Mechanical, Electrical, and Plumbing di Citra Towers Kemayoran dengan progres penyelesaian proyek 19,72%," kata Eggi Sudjana di depan kantor PT CPS Jo.

Pihak PT.CPS JO secara tidak masuk akal telah melakukan pemutusan kontrak sepihak kepada PT.MTC tertanggal 06 April 2018 melalui Surat Nomor 031/SK/CTK-KMY/QS/IV/2018 yang dikeluarkan oleh PT.CPS JO.

"Hal tersebut tentu sangat merugikan pihak klien kami dan menjadi sebuah anomali,"ucapnya. Ia mejelaskan bahwa sebelumnya mereka telah melayangkan somasi tertanggal 11 September 2019, akan tetapi respon dari pihak PT.CPS 10 tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan masalah dan justru menuduh PT.MTC menimbulkan kerugian dengan data-data tidak valid.

"Kuasa hukum PT.CPS JO juga kami duga turut serta karena mengaku atas nama kliennya memberikan keterangan tidak benar melalui surat tanggapan omasi pada tanggal 16 September 2019, padahal Kode Etik Advokat Pasal 3 huruf b menyatakan ”Advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan sematamata untuk memperoleh imbalan materi tetapi lebih mengutamakan tegaknya Hukum, Kebenaran dan Keadilan," katanya.

"Bersamaan dengan konferensi pers ini, kami menuntut kepada pihak PT.CPS JO untuk membayar Rp145 miliar yang menjadi hak dari klien kami. Jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi, Kami akan melaporkan Pihak PT.CPS JO karena diduga melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP ," tuturnya.

Tim pengacara Eggi yang lain yaitu Adhi Bangkit Saputra menjelaskan Pasal 372 KUHP berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;"tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana dengan paling banyak sembilan ratus rupiah”, dan Penggelapan dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP yang menyebutkan ”Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun,” katanya.

Selain itu, mereka juga menggunakan data yang tidak valid menuduh klien kami menimbulkan kerugian dan wanprestasi melalui Surat Tanggapan Somasi tanggal 16 September 2019, sehingga diduga melanggar Pasal 242 ayat (1) KUHP yang berbunyi : ”Barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan.

"Secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun." Senada dengan hal itu, tim pengacara lain, Azmi Mahathir menyatakan akan melaporkan kuasa hukum PT.CPS JO karena diduga turut serta memberikan keterangan tidak benar serta diduga memuluskan penggelapan, oleh karenanya patut dipidana berdasarkan Pasal SS Ayat (1) KUHP yang menyatakan dipidana.

"Sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan .Selain itu kami juga akan melayangkan gugatan pada Pengadilan Negeri karena PT. CPS JO diduga telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata," katanya.

Sementara itu, Managing Director PT Ciputra Group  Budiarsa Sastrawinata yang dikonfirmasi Suarakarya.Id melalui WA, Jumat (20/9/2019) tidak merespon meski pesannya sudah diterima.

 

 

Editor : Yon Parjiyono