logo

Pengesahan Revisi UU KPK Dinilai Cacat Formil

Pengesahan Revisi UU KPK Dinilai Cacat Formil

KPK
17 September 2019 21:53 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: DPR dan pemerintah baru saja mengesahkan revisi UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK. Pengesahan revisi UU KPK ini dinilai menabrak sejumlah ketentuan.

Pengamat hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Ferdian Andi, melontarkan hal itu kepada wartawan di Jakarta, Selasa (17/9/2019). Akibatnya proses revisi UU KPK dinilai menjadi cacat formil.

Menurut Ferdian,  proses masuknya revisi UU KPK sebagai inisiatif DPR hingga pembahasan bersama DPR dan pemerintah secara nyata telah mengabaikan partisipasi masyarakat. "Partisipasi yang muncul dari publik melalui berbagai saluran tak dijadikan bahan masukan oleh Presiden dan DPR dalam pembahasan draf perubahan UU KPK," tuturnya.

Padahal, prinsip dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana rumusan di Pasal 5 UU No 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di antaranya adanya "keterbukaan". "Partisipasi masyarakat ini sebagai ajang "konsultasi publik" sebagaimana diatur dalam Pasal 188 ayat 1-3 Perpres No 87 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dan patut dicatat, partisipasi masyarakat itu letaknya mulai dari proses penyiapan RUU, pembahasan RUU hingga pelaksanaan UU," tuturnya. DPR dan Presiden mengabaikan elemen dasar dalam pembentukan perubahan UU KPK ini, yakni keterbukaan dan partisipasi masyarakat.

"Keduanya ibarat koin mata uang, tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya dalam pembentukan UU," tuturnya. Soal materi perubahan bisa saja tidak ada soal dalam konteks penyusunan peraturan perundang-undangan. Meski begitu, dari sisi substansial materi sangat terbuka untuk diperdebatkan dan dimaknai sebagai bagian dari pelemahan KPK di satu sisi di sisi lain ada juga yang menilai sebagai penguatan KPK.

Menurut Ferdian, secara materi UU ini sulit dibatalkan di MK. Ada baiknya, pihak-pihak yang keberatan dengan perubahan UU KPK ini dapat masuk melalui pintu pengujian formil yakni menguji atas proses pembentukan UU ke MK.  "Satu poin yang dapat dijadikan pintu masuk tak lain adalah berkenaan dengan pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan UU baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas RUU menjadi UU," jelasnya.

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif menambahkan pengesahan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK menjadi UU akan melemahkan penindakan oleh lembaga antirasuah. "Jika dokumen yang kami terima via 'hamba Allah' banyak sekali norma-norma pasal yang melemahkan penindakan di KPK," ujar Laode, Selasa (17/9/2019).

Laode mengaku belum mengetahui secara resmi isi UU KPK yang baru. Dia hanya menerima isi UU KPK dari 'hamba Allah' lantaran KPK tidak ikut dalam pembahasan serta belum dikirimi UU tersebut secara resmi oleh DPR maupun pemerintah. Berdasarkan dokumen yang dia sebut dari 'hamba Allah', Laode menilai akan melemahkan lembaga antirasuah. Pertama soal komisioner KPK bukan lagi sebagai penyidik dan penuntut umum."Komisioner KPK bukan lagi sebagai penyidik dan penuntut umum. Penyadapan, penggeledahan, penyitaan harus izin Dewan Pengawas. Dewan Pengawas diangkat oleh Presiden. Komisioner bukan lagi pimpinan tertinggi di KPK. Status Kepegawaian KPK berubah drastis dan harus melebur menjadi ASN," kata Laode.

Menurutnya, poin-poin tersebut berpotensi besar mengganggu independensi KPK dalam mengusut suatu kasus. "Masih banyak lagi detil-detil lain yang sedang kami teliti dan semuanya jelas akan memperlemah penindakan KPK, termasuk Operasi Tangkap Tangan (OTT)," kata Laode.

Editor : B Sadono Priyo