logo

UU KPK Baru Disahkan Segera Digugat Ke MK

UU KPK Baru Disahkan Segera Digugat Ke MK

KPK
17 September 2019 21:51 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Pegiat antikorupsi siap melakukan uji materi atau judicial review atas draf revisi atau Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasalnya, hasil revisi UU tersebut dinilai justru bakal melemahkan lembaga antirasuah.

"Kalau pun mereka (pemerintah dan DPR) nekat mengesahkan revisi UU KPK teman-teman dalam waktu dekat akan melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi," kata aktivis antikorupsi, Emerson Yuntho, Selasa (17/9/2019).

Emerson menilai ada beberapa pasal yang akan membuat KPK lemah antara lain kewenangan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3), pembentukan Dewan Pengawas dan perubahan status kepegawaian di KPK. Selain itu, juga ada rencana untuk melaporkan revisi UU KPK ke Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) karena pemerintah dan DPR telah melemahkan pemberantasan korupsi di Tanah Air.

 "Kaloborasi melemahkan KPK itu yang dilaporkan. Kita kan sudah menandatangani Deklarasi Negara Negara Melawan Korupsi atau UNCAC (United Nations Convention Against Corruption) yang salah satu mandatnya pembentukan lembaga independen, kita melihat independen KPK saat ini sedang terancam atas ulah pemerintah dan DPR," tutur Emerson.

Mantan Kordinator ICW itu berharap Sekjen PBB akan memberikan perhatian terkait pelemahan KPK dan mempertanyakan kepada pemerintah alasan revisi UU KPK. "Apa alasannya sangat urgent dengan revisi yang dianggap masyarakat mengganggu independensi KPK sebagai lembaga antikorupsi," tuturnya.

Revisi UU KPK telah disahkan DPR dalam rapat paripurna, Selasa (17/9/2019). Ada beberapa poin dianggap sebagian kalangan tidak berjalan beriringan dengan upaya pemberantasan korupsi yang tengah digencarkan. Antara lain pembentukan Dewan Pengawas oleh Presiden. Peraturan ini tertuang dalam Pasal 37A, Pasal 37B, Pasal 37C, Pasal 37D, Pasal 37E, Pasal 37F, Pasal 37G, Pasal 69A.

Delapan pasal itu membahas Dewan Pengawas diangkat dan ditetapkan oleh Presiden.

Tidah hanya itu, dibahas pula jumlah anggota dewan pengawas yang berjumlah 5 orang, dengan masa jabatan selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Dewan Pengawas dalam mengawasi tugas, menetapkan kode etik, hingga memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. Juga ada poin soal kewenangan SP3 dan penghentian penuntutan, Seluruh Pegawai KPK adalah ASN, hingga kedudukan KPK sebagai lembaga dalam rumpun eksekutif.

Penolakan revisi UU KPK langsung bergulir begitu disahkan DPR.  Revisi UU KPK dinilai sebagai bentuk pelemahan terhadap lembaga antirasuah yang selama ini kerap menangkap koruptor. “Kami minta KPK tidak dilemahkan syahwatnya oleh pemerintah dan gerombolan politikus di Senayan,” ujar seorang mahasiswa UI di Depok, Selasa..

DPR menggelar rapat paripurna, Selasa (17/9) dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan didampingi Ketua DPR Bambang Soesatyo serta Wakil Ketua DPR Utut Adianto dihadiri 289 anggota dewan dari total 560 anggota. "Rapat sudah dihadiri 289 anggota dewan dan dihadiri oleh semua fraksi," kata Fahri.

Namun 289 adalah jumlah anggota DPR yang hadir termasuk izin. Hanya terdapat 107 anggota dewan yang hadir di dalam ruang rapat. Padahal, jumlah anggota DPR secara keseluruhan mencapai 560 orang. Artinya 453 tak hadir pada jam saat dihitung.

"Sesuai agenda paripurna, akan diambil keputusan tentang rancangan UU atas perubahan kedua terhadap UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK," ujar Fahri.

 

Editor : B Sadono Priyo