logo

Komisi III DPR: Rekrutmen Pejabat Struktural KPK Ilegal 

Komisi III DPR: Rekrutmen Pejabat Struktural KPK Ilegal 

Anggota Komisi lll DPR RI Masinton Pasaribu.
17 September 2019 19:45 WIB
Penulis : Agung Elang

SuaraKarya.id - JAKARTA: Rekrutmen pejabat struktural Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengharuskan hanya orang internal KPK untuk mendaftar dianggap ilegal lantaran tidak dikoordinasikan alias dilaporkan kepada Kementrian Pemerdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). 

Begitu pandangan anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu kepada wartawan, Selasa (17/9/2019) menanggapi rekturmen pejabat struktural KPK.  “Terkait rerkrutmen internal itu harus dikoordinasikan, dengan Kemenpan RB. Gak boleh sesuka hati,” ucap Masinton. 

Pasalnya, sambung dia, setiap proses pegawai di seluruh Kementrian termasuk KPK itu menggunakan APBN. Bahkan, ada Peraturan Pemerintah (PP) No 14/2017 tentang Sumber Daya Manusia (SDM) KPK bahwa segala hal yang berkaitan dengan pegawai dilingkungan KPK harus disampaikan kepada Kemenpan RB. 

“Jadi tentang rekrutmen pegawai KPK itu ilegal, tidak memenuhi ketentuan PP No 14/2017 itu,” tutur Masinton. 

Salinan dokumen nota dinas bernomor ND-220/KP. 01.00/53-54/09/2019 tertanggal 13 September 2019 yang ditandatangani oleh Plt Sekretaris Jenderal KPK Pahala Nainggolan perihal penyampaian seleksi terbuka jabatan sumber internal KPK, dalam persyaratan umum yang boleh melamar hanya internal pegawai KPK. 

Adapun jabatan yang diseleksi sebanyak sembilan posisi, antara lain; Deputi Bidang Informasi dan Data, Deputi Bidang Penindakan, Direktur Penyelidikan, Direktur Pengolahan Informasi dan Data, Koordinator Wilayah (I-IX), Kabag Perencanaan dan Pembangunan SDM, Kabag Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik, Kepala Sektetariat Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat dan Koordinator Sekretariat Pimpinan. 

Dengan rekrutmen yang hanya memperbolehkan bagi internal KPK ini, dikhawatirkan merupakan bagian daripada skema yang dibuat untuk menguasai internal dengan tujuan mempersulit jangkauan dan konsolidasi pimpinan yang baru.

Editor : Azhari Nasution