logo

Diluncurkan Program Keringanan Dan Penghapusan Sanksi Piutang 9 Jenis Pajak

Diluncurkan Program Keringanan Dan Penghapusan Sanksi Piutang 9 Jenis Pajak

Ketua BPRD DKI Jakarta Faisal Syaruddin saat menyampaikan penjelasan kepada wartawan di Balai Kota, Senin (16/9/2019).
16 September 2019 17:12 WIB
Penulis : Yon Parjiyono

SuaraKarya.id - JAKARTA: Pemprov DKI Jakarta meluncurkan program keringanan dan penghapusan sanksi piutang 9 jenis pajak daerah di wilayah Ibu Kota. Kebijakan baru ini dalam rangka peningkatan penerimaan daerah sekaligus mengentaskan tertib administrasi perpajakan.

Hal itu dikatakan Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI, Faisal Syafruddin kepada wartawan di Balai Kota, Senin (16/9/2019).

Ia menyebutkan, masyarakat wajib pajak yang selama ini cenderung menunda dalam pelaksanaan pajak diharapkan dapat mengikuti program yang akan dilaksanakan selama 106 hari sejak Senin ( 16/9/2019)- hingga Senin( 30/12/ 2019.

"Program keringanan pajak daerah ini kita bagi dua. Yang pertama tentang keringanan pengurangan pokok pajak daerah untuk beberapa jenis pajak, terutama bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB), pajak kendaraan bermotor (PKB), dan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB P2).

Selanjutnya kebijakan yang kedua yaitu pembebasan sanksi administasi pajak daerah, yang ini dilakukan terhadap 9 jenis pajak yang ada di provinsi DKI Jakarta," ujarnya.

Keringanan piutang pokok pajak daerah untuk BBN-KB akan dikenakan pemotongan sebesar 50 Persen untuk BBN-KB kedua dan seterusnya.

Selanjutnya, keringanan piutang pokok pajak daerah lainnya untuk PKB memiliki besaran berbeda, yaitu pemotongan sebesar 50 persen bagi penunggak pajak sebelum tahun 2002 dan 25 persen bagi penunggak pajak antara tahun 2013-2016.

Terakhir, keringanan piutang pokok pajak daerah terhadap PBB P2 selama 2013-2016 akan dikenakan pemotongan sebesar 25%. Dengan demikian, wajib pajak yang menunggak pembayaran sejak 2017 tetap harus membayar penuh pokok pajaknya.

Program keringanan piutang pokok pajak ini telah diintegrasikan di kantor unit pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor maupun Samsat di lima wilayah DKI Jakarta. Adapun penghapusan sanksi administrasi piutang 9 jenis pajak daerah meliputi pajak Hotel, Hiburan, Parkir, Air Tanah, Restoran, Reklame, PBB-P2, PKB, dan BBN-KB yang berakhir di tahun 2018.

"Optimalisasi dari penerimaan pajak daerah ini, kami harapkan bisa menyumbang kurang lebih 600 miliar sebagai tambahan dari penerimaan pajak daerah di tahun 2019 ini. Dengan adanya program keringanan pajak daerah ini diharapkan dapat mengeliminir piutang pajak daerah yang ada di masyarakat, sehingga kami berharap masyarakat segera memanfaatkan program keringanan pajak daerah ini yang didukung oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," ucap Syafruddin lebih lanjut.

Syafruddin menegaskan pada tahun 2020, BPRD DKI Jakarta akan melaksanakan penegakan hukum (law enforcement) secara massif yang telah bekerja sama dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, KPK RI, Kejaksaan Tinggi, dan instansi-instansi lain yang mendukung pelaksanaan penagihan pajak daerah.

Apalagi ia menyebut Pemprov DKI Jakarta telah memiliki seluruh data tunggakan pajak daerah, sehingga wajib pajak tidak bisa menghindari lagi dalam pelaksanaan kewajibannya kepada negara.

"Oleh sebab itu, mari kita manfaatkan tahun keringanan pajak daerah ini dengan baik. Mudah-mudahan bisa terlaksana dan tertib administrasi perpajakan bisa berjalan dengan lancar. Wajib pajak tidak menjadi penunggak pajak lagi, dan tahun depan kita tidak perlu lakukan law enforcement terhadap penunggak pajak yang tidak membayar pajaknya di tahun 2019 ini," harap Syafruddin.

Upaya penegakan hukum secara massif yang akan dilakukan Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2020 antara lain: 1. Pemasangan stiker atau plang bagi wajib pajak yang menunggak. 2. Pelaksanaan surat paksa dari juru sita kita.

3. Pemblokiran rekening perbankan yang dilakukan oleh wajib pajak yang menunda perpajakannya. 4. Penyanderaan atau gizjelling atau penangkapan sementara bagi wajib pajak yang tidak kooperatif dalam pembayaran pajaknya.

5. Penghapusan registrasi dan identifikasi atau pencabutan nomor polisi bagi kendaraan bermotor

Editor : Yon Parjiyono