logo

Agus Rahardjo Ingin KPK Tetap Galak Berantas Korupsi

Agus Rahardjo Ingin KPK Tetap Galak Berantas Korupsi

Ketua KPK Agus Rahardjo
16 September 2019 15:42 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Ketua KPK Agus Rahardjo masih ingin lembaga antikorupsi itu “galak” memberantas korupsi terutama kelas kakap sampai ke akar-akarnya. Untuk itu dia memerintahkan jajarannya mengembangkan kasus-kasus besar dari penyelidikan.


"Saya secara khusus juga ingin menggarisbawahi mengenai kasus-kasus ke depan yang sebaiknya kita tangani. Kita sudah membentuk yang namanya forensic accounting," ucap Agus di  Gedung KPK Jakarta Selatan, Senin (16/9/2019).  "Mungkin lebih banyak yang dikembangkan adalah case building. Jadi kasus-kasus yang besar mungkin nanti bisa segera dilakukan," kata Agus menambahkan.

KPK memang sejauh ini menangani kasus dengan latar belakang penyelidikan yang berbeda. Beberapa kasus diusut melalui operasi tangkap tangan (OTT) yang proses penyidikannya lebih singkat untuk diajukan ke pengadilan. Sedangkan kasus yang diproses dari case building atau penyelidikan biasanya relatif lebih memakan waktu. Sebagai contoh, kasus korupsi proyek e-KTP diusut KPK sejak 2010-2011 dan baru masuk ke meja hijau pada 2017.

Terkait kasus Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) yang penyelidikannya dilakukan sejak Januari 2013 dan KPK baru menetapkan tersangka pertama pada Maret 2017. Yang terkini, KPK mengusut kasus terkait perdagangan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Service Pte Ltd (PES). Kasus ini berkaitan erat dengan Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) yang telah dibubarkan Presiden Jokowi pada 2015. Penyelidikan kasus itu dilakukan sejak Juni 2014. KPK baru menetapkan seorang tersangka pada Agustus 2019.

Mengenai sinyalemen kelompok penyidik Taliban dan Polisi India yang adakalanya menghambat kinerja KPK, Agus Rahardjo menepiskannya. “Saya tidak mengetahui itu,” ujarnya singkat.  

Sementara itu Busyro Muqoddas yang merupakan Ketua KPK era 2010-2011 justru mengakui ada istilah Taliban di internal KPK saat dirinya menjadi Ketua KPK. Kelompok Taliban yang dimaksud adalah sejumlah penyidik tetap KPK yang merupakan mantan anggota Polri satu di antaranya Novel Baswedan. Namun begitu pria kelahiran Yogyakarta ini menegaskan, kelompok tersebut tidak ada hubungannya dengan suatu paham agama atau kepercayaan radikal yang selama ini dihembuskan oleh pihak tertentu.

Mengenai penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan, Busyro Muqoddas mengatakan dirinya dengan memberikan dukungan kepada KPK dan juga meminta presiden turun tangan dengan cara membentuk tim khusus guna mengusut kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan.  

Istilah Taliban melekat pada kelompok tersebut karena dikenal militan dalam pemberantasan korupsi. Bahkan mereka rela meninggalkan keanggotaan Polri nya agar bisa menjadi penyidik tetap. "Mimpi mereka menjadi jenderal dicopot untuk menjadi pengabdi KPK dan mereka semua militan makanya saat saya masuk sudah ada istilah Taliban, saya juga heran kenapa istilahnya Taliban, tapi mereka menjelaskan ini tidak ada konotasinya dengan agama tapi Taliban itu menggambarkan betapa militansinya Penyidik di KPK," ucap Busyro.

Anggota dari kelompok Taliban tersebut, lanjut Busyro juga mempunyai latar belakang keagamaan yang berbeda diantaranya Kristen, Hindu dan juga Islam. "Sekarang istilah Taliban itu kemudian dipolitisasi yang ada indikasi perintahnya berasal dari istana dan dikembangkan oleh Pansel KPK," ucapnya.

Ketua PP Muhammadiyah ini juga menilai Tim Pansel KPK yang dibentuk oleh Presiden Jokowi seperti kehilangan akal saat melakukan seleksi pada tahapan psikotes. "Baru kali ini pansel itu seperti kurang kerjaan seperti tidak mempunyai konsep padahal ada tiga guru besar. Masa psikotesnya menggunakan isu isu radikalisme, pertanyaannya itu seperti anak SMP," ujarnya.



 

Editor : Dwi Putro Agus Asianto