logo

Presiden Jokowi Siap Menerima Pimpinan KPK Kalau Mereka Ingin Menemuinya

Presiden Jokowi Siap Menerima Pimpinan KPK Kalau Mereka Ingin Menemuinya

Presiden Jokowi
16 September 2019 15:33 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA:  Presiden Jokowi  siap menerima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK) jika ada keinginan untuk bertemu dan akan diatur oleh Menteri Sekretariat Negara, Pratikno. Terutama jika pertemuan itu dinilai bakal menuju perbaikan ke depan.

"Jika ada permintaan pertemuan disampaikan melalui Mensetneg ya diatur," kata Presiden Jokowi di Hotel Sultan Jakarta, Senin (16/9/2019). Namun Presiden Jokowi secara pribadi mengaku belum mengetahui ada atau tidak pengajuan pertemuan dengan pimpinan KPK dengan pihaknya. Hanya saja dia memastikan akan menerima Ketua KPK, Agus Rahardjo, dan wakilnya jika surat resmi permohonan pertemuan telah diterima.

"Tanyakan pada Kemensetneg adakah pengajuan pertemuan itu. Kalau ada diatur waktunya dengan acara yang ada di Presiden," kata Jokowi.

Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah saat ini sedang memperjuangkan isi dari revisi UU KPK. KPK adalah lembaga negara yang harus dijaga keberadaannya. "Pemerintah sedang bertarung memperjuangkan substansi-subtansi yang ada di revisi KPK yang diinisiasi oleh DPR seperti yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Saya perlu saya sampaikan KPK itu lembaga negara, institusi negara, jadi bijaklah dalam kita bernegara," ujar Jokowi. Sebab, revisi UU KPK yang sedang dibahas DPR, kata dia, harus diawasi bersama-sama agar KPK tetap berada di posisi kuat dalam memberantas korupsi.

"Mengenai revisi UU KPK, Itu kan ada di DPR. Marilah kita awasi bersama-sama. Semuanya mengawasi, semua. Agar KPK tetap pada posisi kuat dan terkuat dalam posisi pemberantasan korupsi. Tugas kita bersama," ungkap Jokowi.

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama pemerintah mulai membahas revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. DPR dan pemerintah menggelar Rapat Panitia Kerja (Panja) secara tertutup untuk membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) rancangan undang-undang.

Selain itu, sejak proses penjaringan Capim KPK hingga revisi UU KPK dilakukan, Jokowi dan pimpinan KPK belum pernah melakukan pertemuan khusus. Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, sebelumnya mengatakan sangat berharap dapat bertemu dengan Presiden Jokowi. "Untuk menjelaskan bahwa kami sangat berharap kepada pimpinan tertinggi di Indonesia agar member penjelasan kepada publik dan kepada pegawai pegawai di KPK bagaimana kondisi lembaga antirasuah ini ke depannya," kata Laode.

Pertemuan Jokowi dan pimpinan KPK ini juga disarankan ICW. "Penting saat ini jika Presiden dapat bertemu langsung dengan KPK untuk mendapatkan informasi terkini,," kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana.

KPK sendiri pun berkeyakinan Presiden Jokowi akan tetap menjaga lembaga antirasuah berdiri tegak kedanti saat ini, revisi UU KPK sedang bergulir. "KPK percaya, Presiden akan mengambil tindakan penyelamatan dan tidak akan membiarkan KPK lumpuh apalagi mati," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Senin (16/9/2019).

Pernyataan Febri ini berkaitan dengan revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002. KPK tak setuju adanya revisi yang diusulkan oleh DPR. "Oleh karena itu, sembari menunggu tindakan penyelamatan KPK dari Presiden, terutama terkait revisi UU KPK yang semakin mencemaskan, maka KPK terus menjalankan tugas dan amanat UU," kata Febri.

Febri memastikan kinerja lembaga antirasuah tak akan berhenti. Setidaknya hingga ada keputusan dari Jokowi terkait pengembalian mandat lembaga antirasuah. "KPK sangat memahami kekhawatiran banyak pihak jika KPK berhenti bekerja saat ini. Di tengah berbagai serangan pada KPK akhir-akhir ini, kami akan tetap berupaya menjalankan tugas sebaik-baiknya. Meskipun tidak mudah, tapi hal tersebut kami sadari sebagai amanat yang harus dijalankan," ujarnya.

Anggota Komisi III Arsul Sani mengatakan, DPR secara prinsip tidak keberatan dengan daftar inventaris masalah (DIM) yang diajukan pemerintah dalam revisi UU KPK. DPR belum sepakat tentang pemilihan anggota dewan pengawas. "Secara umum yang tertuang dalam DIM Pemerintah itu DPR setuju kecuali Dewan Pengawas," ujar Arsul, Senin (16/9/2019).

Arsul mengatakan, hal itu menurut observasinya daripada sikap-sikap fraksi dalam diskusi. Menurutnya, tata cara memilih ini ada perbedaan agak jauh. Sekjen PPP itu menyebut DPR tidak mau pemilihan anggota dewan pengawas diserahkan semuanya ke pemerintah. Karena khawatir menjadi alat 'menembak' partai di luar pemerintahan. "Kalau ini diserahkan semua ke pemerintah nanti ada juga kekhawatiran nanti ini dipergunakan oleh partai yang ada dalam pemerintahan misalnya atau pihak yang ada di pemerintahan untuk kemudian 'menembak' memojokkan di luar pemerintahan," tuturnya.

DPR, kata Arsul,  mengebut pembahasan revisi UU KPK karena masa jabatan akan berakhir pada akhir September. "Namanya sudah mau masa akhir, kalau ga cepet ga sampe ga ini dong. Ketika DPR sudah memutuskan ya ini kita bahas, ya kita harus cepat kalo tidak lewat gitu," katanya.

Editor : Dwi Putro Agus Asianto