logo

Paritrana Award Dorong Pemangku Kebijakan Pahami Pentingnya BPJS Ketenagakerjaan

Paritrana Award Dorong Pemangku Kebijakan Pahami Pentingnya BPJS Ketenagakerjaan

16 September 2019 14:19 WIB
Penulis : Andira

SuaraKarya.id - SURABAYA: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menggelar Paritrana Award 2019 untuk mendorong peningkatan jumlah kepesertaan. Event ini diharapkan bisa mendorong seluruh pekerja, termasuk Non Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di pemerintahan, agar bisa segera mendapatkan perlindungan.

Menurut Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jatim, Dodo Suharto, hingga saat ini masih banyak pekerja termasuk ASN yang belum terlindungi. "Jumlah Non ASN se Jawa Timur 417.396 orang, tapi yang sudah menjadi peserta baru 208.698 orang," ujarnya didampingi Asdep Bidang Kepesertaan, Andrey,  Senin (16/9/2019).

Sosialisasi Paritrana Award 2019 di Surabaya ini dihadiri para sekda, kepala disnaker dan kepala badan koordinasi daerah (BKD) kab/kota se Jatim. Momen itu juga diwarnai pemberian santunan korban kecelakaan kerja pada ahli waris karyawan Non ASN Pemkot Surabaya, Ismuhadi dan Agus Suwandi masing-masing sebesar Rp205,6 juta dan Rp193,6 juta.

Dodo mengingatkan, resiko kecelakaan kerja para non ASN juga sama besarnya seperti pekerja di profesi lain. Melalui Paritrana Award inilah, pihaknya berharap semua pemangku kebijakan jadi mengerti pentingnya jaminan sosial di bidang ketenagakerjaan.

Sulitnya memasukkan Non ASN dalam kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan ini juga diakui Kadisnakertrans Jatim, Himawan Estu Bagijo. "Kendalanya muncul dari ketakutan para bupati/wali kota yang khawatir berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," ujarnya.

Mereka tak mau mengambil resiko menggunakan dana APBD untuk membayar premi bulanan untuk Non ASN. Padahal pihaknya sudah mendapatkan kepastian dari KPK, bahwa penggunaan dana APBD untuk premi itu bukan termasuk kegiatan korupsi alias tidak melanggar hukum.

Sementara, Paritrana Award Tahun 2019 sendiri merupakan penghargaan yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko-PMK) Republik Indonesia dalam perlindungan tenaga kerja. Nama Paritrana ini diambil dari bahasa sanskerta yang berarti perlindungan.

Penghargaan ini diberikan kepada pemerintah provinsi terbaik, pemerintah kabupaten atau kota terbaik, perusahaan besar terbaik dan perusahaan menengah terbaik dan Usaha Kecil Mikro (UKM) terbaik. Mereka dipilih karena telah mengimplementasikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada para pekerjanya.

Program ini diharapkan bisa mendorong terhadap peningkatan kepesertaan melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Pensiun (JP).

Periode penilaian paritrana ini dilaksanakan mulai 1 Januari 2019 hingga 31 Desember 2019 dan akan dipilih 3 terbaik.  Masing-masing dari pemerintah provinsi, kabupaten atau kota, serta perusahaan besar atau menengah peserta BPJS Ketenagakerjaan, termasuk  34 UMKM terbaik dari masing–masing provinsi.***

Editor : Dwi Putro Agus Asianto