logo

Potensi Sumbang Kas Daerah, HIPMI Kabupaten Bekasi Siap Kelola BUMD

Potensi Sumbang Kas Daerah, HIPMI Kabupaten Bekasi Siap Kelola BUMD

HIPMI Kabupaten Bekasi
16 September 2019 07:11 WIB
Penulis : Dharma/Aji

SuaraKarya.id - CIKARANG: Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) siap bekerja secara profesional untuk mengelola dua BUMD milik pemerintah daerah yang saat ini 'mati suri'.

Demikian disampakan Ketua BPC HIPMI Kabupaten Bekasi periode 2019-2022, Azmi Rabbani. BUMD Kabupaten Bekasi yaitu PT Bekasi Putera Jaya (BPJ) dan PT Bumi Bekasi Jaya (BBJ).

Diketahui, kedua BUMD tersebut berdiri berdasarkan Perda Kabupaten Bekasi Nomor 1 dan Nomor 2 Tahun 2010. Saat ini, keduanya tidak ada kegiatan yang produktif. Padahal, berpotensi menghasilkan PAD jika dikelola secara profesional.

"HIPMI Kabupaten Bekasi siap bersinergi dengan Pemkab Bekasi untuk bekerja secara profesional menjalankan kedua BUMD tersebut yaitu PT BPJ dan PT BBJ," kata Azmi kepada suarakarya.id, Minggu (15/9/2019).

Ia berkeyakinan, jika dikelola secara profesional kedua BUMD itu akan menyumbang kas daerah. Karena, BUMD lebih mudah dan luwes dalam menggandeng para investor untuk ikut mengembangkan ekonomi dan investasi di Kabupaten Bekasi.

"Jadi bisa mencari sumber anggaran lain untuk menjalankan roda usahanya, modalnya tanpa harus mengandalkan penyertaan modal dari APBD," tutur Azmi.

Menanggapi kesiapan HIPMI mengelola BUMD, anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Muhamad Nuh menyambut positif. Ia menilai, HIPMI memiliki peluang untuk mengelola BUMD Bekasi asalkan memiliki profesionalisme dan mengerti tata kelola perusahaan.

"Harapan saya, HIPMI dapat menggerakkan dua BUMD yang saat ini sedang mati suri. Namun sangat disayangkan ketika Kabupaten Bekasi memiliki perusahaan daerah tapi belum dioptimalkan. Padahal, perusahaan daerah ini bisa menyumbang kas daerah dari laba yang diperolehnya nanti," kata Nuh.

Pada 2012 lalu, anggaran yang digelontorkan ke setiap BUMD tersebut jumlahnya variatif. PT BBJ dan PT BPJ mendapat kucuran dana sebesar Rp 2,4 miliar, sedangkan PT BPR mendapatkan anggaran senilai Rp 5,741 miliar. Saat pengalokasian anggaran, PT BBJ dan PT BPJ akan mendapatkan dana sebesar Rp 8 miliar. Sedangkan untuk PT BPT akan mendapatkan Rp 8,2 miliar.

Namun, saat pembahasan anggaran, DPRD yang berfungsi diantaranya sebagai pengawasan dan penganggaran, memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk tidak mengalokasikan anggaran tersebut, dengan alasan tidak menghasilkan kontribusi terhadap pendapatan daerah. ***

Editor : Yon Parjiyono