logo

MK Gelar Sidang Perdana Hasil Pilpres 2019, Jumat Besok

 MK Gelar Sidang Perdana Hasil Pilpres 2019, Jumat Besok

Foto: Istimewa.
13 Juni 2019 15:18 WIB
Penulis : Pudja Rukmana

SuaraKarya.id - JAKARTA: Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) untuk calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2019 di Gedung MK, Jakarta, Jumat (14/6/2019) besok

Sidang tersebut untuk memutuskan lanjut atau tidaknya sengketa ke tahapan persidangan dengan mempertimbangkan permohonan beserta barang bukti yang diajukan (Putusan Sela).

Sebelumnya Mahkamah Konstitusi ( MK) resmi meregister perkara PHPU Pipres 2019, Selasa (11/6/2019). MK pun telah mengirimkan undangan dan jadwal persidangan ke pihak pemohon dan termohon. 

"Hari ini MK meregistrasi permohonan sengketa pilpres yang diajukan kuasa hukum Prabowo-Sandi, pada pukul 12.30 atau jam 13.00 WIB dalam rapat permusyawaratan hakim," ujar Juru Bicara MK Fajar Laksono di Gedung MK, Jakarta, Selasa (11/6/2019). 

Menurut Fajar, berkas permohonan yang diregister adalah berkas yang diajukan pertama kali pada 24 Mei 2019. Mengenai penambahan berkas atau meteri gugatan, menurut Fajar, hanya menjadi lampiran dalam berkas yang diregister. 

Fajar mengatakan, penambahan berkas yang dilakukan akan dinilai oleh hakim, untuk ditentukan apakah layak atau tidak dijadikan pertimbangan dalam persidangan. "Itu nanti akan jadi otoritas hakim, apakah akan dipertimbangkan atau tidak," katanya.

Sementara, menurut Fajar, perbaikan permohonan yang sebelumnya dilakukan hanya mengenai rangkap administrasi yang disesuaikan dengan peraturan. Setelah perkara diregister, pihak termohon diberikan waktu dua hari untuk memberikan jawaban termohon. 

Setelah itu, persidangan pendahuluan akan digelar pada Jumst, 14 Juni 2019.

Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Bambang Widjojanto telah menyerahkan berkas pendaftaran gugatan perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 ke Panitera MK di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (24/5/2019). 

MK sendiri telah menetapkan jadwal sidang dan tahapan penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2019. Salah satunya, jadwal penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) untuk calon presiden dan wakil presiden alias Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Sebagaimana diketahui, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akhirnya mengajukan gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 ke MK, Jumat (24/5/2019) lalu pukul 22.44 WIB.

Gugat Hasil Pilpres

Dilansir berbagai media online, Prabowo-Sandi menggugat hasil Pilpres 2019 setelah kalah dari pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin (Jokowi Ma'ruf).

Hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), jumlah perolehan suara Jokowi-Ma'ruf mencapai 85.607.362 atau 55,50 persen suara.

Sementara perolehan suara Prabowo-Sandiaga sebanyak 68.650.239 atau 44,50 persen suara.

Selisih suara kedua pasangan mencapai 16.957.123 atau 11 persen suara.

Tim kuasa hukum Prabowo-Sandi yang diketuai Bambang Widjojanto mendaftarkan gugatannya ke MK kurang dari 1,5 jam sebelum pendaftaran ditutup pukul 24.00 WIB.

"Alhamdulillah kami sudah menyelesaikan permohonan sengketa perselisihan hasil Pilpres dan malam ini kami akan serahkan secara resmi permohonan itu," ujar Bambang ketika itu.

Bambang mengatakan tim kuasa hukum akan segera melengkapi daftar alat bukti yang berjumlah 51 itu.

"(Daftarnya) baru 51 (alat bukti). Insya Allah pada waktu yang tepat kami akan lengkapi bukti yang diperlukan," ujarnya.

Namun Bambang enggan merinci secara detail mengenai apa saja bukti tersebut sebab merupakan bagian dari materi persidangan.

Bambang berjanji akan menyampaikan rinciannya dalam sidang nanti tapi Bambang menjelaskan secara umum jenis-jenis buktinya.

"Saya tidak bisa menjelaskan hari ini. Tetapi ada kombinasi antara dokumen dan saksi. Ada saksi fakta dan saksi ahli," katanya.

Dilansir Tribunnews.com, ketika mendatangi Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan revisi berkas gugatan Pilpres dan mendaftarkan alat bukti tambahan pada Senin (10/6/2019), Bambang Widjojanto kembali enggan menanggapi terkait jumlah saksi yang akan dihadirkan dalam sidang gugatan Pilpres 2019 yang akan digelar dalam waktu dekat.

Namun ia memastikan akan menghadirkan alat bukti, saksi, dan ahli dalam sidang gugatan Pilpres 2019 di MK nanti. "Untuk membuktikan itu kan ada alat bukti, ada saksi, dan ahli," kata Bambang.

Terkait alat bukti yang diajukan, ia mengatakan pihaknya menggabungkan argumen kuantitatif dengan argumen kualitatif.

Meski ia menyebut pihaknya mengajukan 154 argumen kualitatif, namun ia enggan merincikan jumlah alat bukti yang diajukannya.

"Alat bukti kami menggabungkan argumen kuantitatif dengan kualitatif. Argumen kualitatif saja jumlahnya 154. Anda bayangkan yang argumen kuantitatif kalau kualitatif saja segitu. Apalagi yang kuantitatif? Nanti di dalam permohonan anda bisa lihat detailnya," kata Bambang 

Bambang mengatakan, kedatangannya bersama tim pada Senin (10/6/2019) adalah untuk melakukan perbaikan berkas gugatan kliennya dan menambahkan alat bukti.

Hal itu tercantum dari berkas tanda terima tambahan berkas pemohon bernomor (1/P-PRES/PAN.MK/06/2019 tertanggal Senin 6 Juni 2019 pukul 16.59 WIB.

Dalam berkas tersebut tercantum dua poin yakni perbaikan berkas permohonan satu rangkap dan daftar alat bukti satu rangkap.

Dalam keterangannya, alat bukti yang ditambahkan terdaftar dengan nomor P1-P155.

 

Inilah jadwal lengkap sidang PHPU Pemilu 2019 Pilpres:

21-24 Mei 2019

Jadwal pengajuan permohonan gugatan hasil pilpres sudah mulai berlangsung dan sudah lewat.

11 Juni 2019

Registrasi terhadap permohonan peserta pilpres yang mengajukan sengketa.

14 Juni 2019

MK menggelar sidang perdana. MK akan memutuskan lanjut atau tidaknya sengketa ke tahapan persidangan dengan mempertimbangkan permohonan beserta barang bukti yang diajukan (Putusan Sela).

17 Juni 2019

MK melakukan sidang dengan agenda pemeriksaan pembuktian. Hal ini termasuk rangkaian dalam proses persidangan sengketa.

24 Juni 2019

Sidang terakhir.

25-27 Juni 2019

MK menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).

28 Juni 2019

MK membacakan putusan sengketa pilpres.  ***

Editor : Pudja Rukmana