logo

KPK Minta Bantuan Interpol Buru Sjamsul Nursalim Dan Istri

KPK Minta Bantuan Interpol Buru Sjamsul Nursalim Dan Istri

Ketua KPK Agus Rahardjo
13 Juni 2019 11:52 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Setelah imbauan dan ultimatum tidak dihiraukan tersangka kasus Bantuan Liquiditas Bank Indonesia (BLBI) Sjamsul Nursalim dan istri Itjih Nursalim yang tengah berada di Singapura, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  meminta bantuan interpol untuk mencari pasangan suami-istri itu. Jika ditemukan akan diupayakan memboyongnya ke Tanah Air untuk mengikuti persidangan kasus korupsinya di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Hal itu disampaikan oleh Ketua KPK Agus Raharjo. "KPK  kan punya banyak teman di luar negeri. Salah satunya dengan Interpol, kemudian dengan CPIP dan teman-teman dari lembaga lain. KPK berkeyakinan hal itu bisa dimanfaatkan," kata Agus di Jakarta, Kamis (13/6/2019). Namun, dia belum bisa memastikan apakah KPK sudah memberikan red notice atas Sjamsul dan istrinya. Dia yakin pihak luar negeri akan langsung kooperatif jika dimintai bantuan. "Kalau sudah tersangka, penyidikan mereka akan sangat membantu," ungkapnya.

Menurut orang nomor satu di lembaga antirasuah itu, saat yang paling penting adalah mengembalikan kerugian negara atas kasus itu. Dia pun yakin masalah ini tak akan ganggung pimpinan KPK yang menjabat mendatang karena kasus itu akan segera disidangkan. "Pokoknya nggak jadi beban pimpinan yang akan datang," ucapnya.

Mengenai  aset Sjamsul, kata Agus, penyidik juga sudah melakukan penargetan asetnya yang akan disita untuk mengganti kerugian negara. Tetapi Agus belum dapat memaparkan aset apa saja yang akan disita. "KPK telah memikirkan itu, nanti akan dinaikkan dalam tingkat penyidikan. KPK sudah punya data dan  informasi, tidak mungkin tanpa alat bukti yang kuat menaikkan suatu kasus ke penyidikan," ujarnya.

KPK menetapkan pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim sebagai tersangka kasus korupsi  penerbitan surat keterangan lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk BDNI. Sebelumnya, beberapa waktu lalu Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korups (KPK) Alexander Marwata menyebut status pemilik Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim sudah menjadi tersangka. "Setelah melakukan proses penyelidikan dan ditemukan bukti permulaan yang cukup KPK menetapkan SJN (Sjamsul) dan ITN (Itjih) sebagai tersangka," ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.

Penasihat hukum Sjamsul Nursalim, Maqdir Ismail menilai KPK  menodai perjanjian yang sudah dibuat pemerintah dengan warga negara dalam hal ini Sjamsul Nursalim dan sang istri Itijih Nursalim ditetapkan sebagai tersangka korupsi terkait penerbitan surat keterangan lunas BLBI terhadap Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI).

"Sjamsul telah mengikuti permintaan pemerintah untuk menandatangani MSAA (Master Settlement and Acquisition Agreement) pada 21 September 1998 kemudian ditindaklanjuti dengan memberikan surat R&D pada 25 Mei 1999," ujar Maqdir.

Pada tahun 1998, pemerintah dan Sjamsul menandatangani perjanjian Master Settlement and Acquisition Agreement (MSAA) atau Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) atas seluruh kewajiban BLBI yang diterima BDNI. Sjamsul ketika itu adalah pemegang saham pengendali BDNI. Setahun kemudian atau pada 1999, perjanjian MSAA itu telah terpenuhi atau closing yang disahkan dengan penerbitan Surat Release and Discharge (R&D, pembebasan dan pelepasan) serta dikukuhkan dengan Akta Notaris Letter of Statement.

R&D dan Akta Letter of Statement menyatakan bahwa seluruh kewajiban Sjamsul telah terselesaikan, serta membebaskan dan melepaskan Sjamsul dan afiliasinya dari segala tindakan hukum yang mungkin berhubungan dengan BLBI dan hal terkait lainnya.

Menurut Maqdir, dalam penandatanganan tersebut pemerintah berjanji melepaskan Sjamsul dari segala tuntutan hukum. Namun dia heran kini KPK menjerat Sjamsul dan istri sebagai tersangka. "KPK telah menciderai komitmen pemerintah yang sah dan berkekuatan hukum," kata dia.

Editor : Dwi Putro Agus Asianto