logo

Kades Pengkorup Dana Desa Dituntut 54 Bulan di Bui

Kades Pengkorup Dana Desa Dituntut 54 Bulan di Bui

Kades pengkorup dana desa diadili di Pengadilan Tipikor Bandung
13 Juni 2019 11:48 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Sampai saat ini masih banyak kepala desa di Tanah Air berpikir penggunaan dana desa bisa dilakukan seenaknya. Salah satu alasannya, karena monitoring atas pemanfaatan dana tersebut tidak akan terlalu ketat, jauh dari pusat pemerintahan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam kondisi demikian, tidak heran kalau banyak kades memanfaatkan dana desa sesuka hatinya. Kenyataannya, monitoring penggunaan dana desa sudah mulai diintensifkan. Bahkan dipublikasikan bahwa KPK pun akan memantau pemanfaatan dana desa tersebut. Karenanya, banyak kepala desa saat ini pusing dan kebingungan atas kekeliruan yang dilakukan.

Hal semacam itu pulalah agaknya yang dialami Yanto Agustian, seorang Kepala Desa (Kades) Cinangsi, Kabupaten Subang. Dia menyelewengkan dana desanya. Akibatnya, dia pun dituntut penjara 4 tahun 6 bulan dan denda Rp 200 juta terkait korupsi dana desa anggaran APBN tahun 2017.

Menurut JPU  Faizal Akbar dari Kejaksaan Negeri Subang dalam sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu (12/6), kasus itu bermula ketika wilayah yang dipimpin Yanto mendapat dana desa tahun anggaran 2017 senilai Rp 821 juta. Pencairan dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap pertama dicairkan Rp 493 juta.

Uang itu dialokasikan untuk bantuan modal BUMDES senilai Rp 150 juta, pembangunan infrastruktur jalan hotmix lingkungan di tiga RT senilai total Rp 291 juta. Serta pembangunan TPT di satu RT senilai Rp 52 juta lebih. Kemudian, bersama bendahara mencairkan dana desa pada 22 Juni, 3 Juli dan 11 Juli 2017. Setiap pencairan, terdakwa selalu meminta dana tersebut untuk disimpan sendiri tanpa melibatkan perangkat desa. "Terdakwa meminta Ali Muspian selaku Humas LPMD untuk melaksanakan yang bukan merupakan tugas pokoknya yakni membuat laporan pertanggung jawaban keuangan dana desa dengan membuat SPJ fiktif," ujar jaksa.

Dengan modus itu, terdakwa dengan mudah membuat laporan dan menghindari pemeriksaan dari Inspektorat Pemkab Subang apabila ada perbedaan antara rencana anggaran biaya (RAB) dengan laporan pertanggung jawaban. Akibatnya, kualitas pekerjaan pembangunan jalan tidak sesuai dengan spesifikasi standar. Terdakwa juga diketahui menjual hotmix untuk pembangunan jalan itu ke pihak lain seharga Rp 21 juta seberat 21 ton tanpa adanya musyawarah desa.

Perbuatan itu merugikan negara sebesar Rp 107.138.142, serta berdasarkan laporan hasil audit Inspektorat Pemkab Subang dan memperkaya diri terdakwa sebesar Rp 30 juta, saksi Ali Muspian senilai Rp 2 juta, saksi Zuherman senilai Rp 9 juta dan anggota LSM serta oknum wartawan senilai Rp 3 juta. "Menuntut terdakwa  pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan Mengharuskan terdakwa mengganti kerugian negara sebesar Rp 107,1 juta," ujar jaksa.

Editor : Dwi Putro Agus Asianto