logo

Kejaksaan Agung Nyatakan Banding Untuk Vonis Karen Agustiawan

Kejaksaan Agung Nyatakan Banding Untuk Vonis Karen Agustiawan

Kapuspenkum Kejaksaan Agung Dr Mukri SH MH
13 Juni 2019 11:26 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung mengajukan banding atas vonis majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta terhadap terdakwa bekas Dirut PT Pertamina Karen Agustiawan.

“JPU mengajukan upaya hukum banding sesuai ketentuan KUHAP dengan  pertimbangan hukum antara lain; putusannya menerapkan pasal 3 UU RI Nomor 31

Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi sebagaimana  telah  diubah  dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  jo  Pasal  55  ayat  (1)  ke-1  KUHP,” ujar Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Dr Mukri SH MH di Jakarta, Kamis (13/6/2019).

Padahal, fakta di persidangan JPU berkeyakinan terdakwa melanggar pasal 2 ayat (1) jo Pasal  18  UU  RI  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi sebagaimana  telah  diubah  dan  ditambah  dengan  UU  RI  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .

Terdakwa Ir Galaila Karen Kardinah alias Karen Galaila Agustiawan alias Karen Agustiawan dinyatakan  bersalah  melakukan  Tindak  Pidana  Korupsi hingga divonis delapan  tahun penjara. Padahal, JPU sebelumnya menuntut Karena pidana penjara selama 15 tahun dan pidana denda sebesar  Rp  1.000.000.000,- subsidair  6  bulan  kurungan,  serta  membayar  uang  pengganti sebesar Rp 284.033.000.000,- (dua  ratus delapan puluh empat miliar tiga puluh tiga  juta  rupiah)  subsidair  5  tahun  penjara.  Sedangkan  dalam  putusan  Pengadilan  Tipikor  itu  terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun dan terdakwa tidak dibebani membayar uang pengganti sebesar Rp 284.033.000.000,- (dua ratus delapan puluh empat miliar tiga puluh tiga juta rupiah) subsidair 5 tahun penjara.

Dalam sidang majelis hakim Pengadilan Tipikor pimpinan Emilia Djaja Subagja, Karen selain dihukum penjara hanya dihukum membayar denda Rp 1 miliar subsider 4 bulan kurungan. “Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsider," ujar  Emilia Djaja Subagja saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor.

Dalam pertimbangan hakim, perbuatan Karen dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi. Padahal,  korupsi adalah kejahatan luar biasa. Karen juga tidak mengakui perbuatan dan tidak merasa bersalah. Namun, Karen dianggap berlaku sopan dan belum pernah dihukum.

Karen terbukti mengabaikan prosedur investasi yang berlaku di PT Pertamina dan ketentuan atau pedoman investasi lainnya dalam Participating Interest (PI) atas Lapangan atau Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia tahun 2009. Karen telah memutuskan melakukan investasi PI di Blok BMG Australia tanpa melakukan pembahasan dan kajian terlebih dulu. Karen dinilai menyetujui PI tanpa adanya due diligence serta tanpa adanya analisa risiko yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan Sale Purchase Agreement (SPA).

Menurut hakim, Karen Agustiawan terbukti menguntungkan korporasi Rp 568 miliar. Selain itu, penandatanganan itu tanpa persetujuan dari bagian legal dan Dewan Komisaris PT Pertamina. “Perbuatan Karen  telah memperkaya Roc Oil Company Ltd Australia. Kemudian, sesuai laporan perhitungan dari Kantor Akuntan Publik Drs Soewarno, perbuatan Karen telah merugikan negara Rp 568 miliar,” demikian majelis hakim.

Dengan adanya vonis terhadap  Karen tersebut, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas), Djoko Siswanto mengatakan, bahwa ke depannya harus lebih hati-hati dalam membuat keputusan dan mengikuti prosedur yang ada.  "Kita harus ambil hikmahnya dan positifnya sehingga kita ke depan dalam membuat keputusan harus mengikuti seluruh prosedur di internal maupun yang berlaku umum sesuai peraturan yang berlaku," ujar Djoko.

Editor : Dwi Putro Agus Asianto