logo

Kementan Musnahkan Komoditas Pertanian Ilegal Senilai Rp 286 Juta

Kementan Musnahkan Komoditas Pertanian Ilegal Senilai Rp 286 Juta

Kepala Barantan Ali Jamil menyaksikan pemusnahan komofitas perranian ilegal. (Humastan)
13 Juni 2019 10:05 WIB
Penulis : Laksito Adi Darmono

SuaraKarya.id - JAKARTA: Kementerian Pertanian melalui Karantina Pertanian Surabaya melakukan pemusnahan komoditas pertanian ilegal senilai Rp 286 juta. 

Komoditas pertanian yang dimusnahkan merupakan media pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK). Seluruhnya berasal dari beberapa wilayah kerja lingkup Karantina Pertanian Surabaya.

Kepala Karantina Pertanian Surabaya, Musyaffak Fauzi, Rabu (12/6/2019) menjelaskan, komoditas ilegal itu tercatat dari 3 wilayah kerja (wilker), masing-masing melalui Jasa Pengiriman di Kantor Pos Kediri berupa benih (tanaman hias, buah dan sayuran), bunga potong, kurma, jamur. wijen dan sebagainya sejumlah lebih dari 105 kilogram dari 66 kali pengiriman/pemasukan ilegal yang berasal dari 12 negara (Malaysia, Hongkong, Qatar, Taiwan, Korea, Singapura, Oman, Arab Saudi, Bahrain, Thailand, Prancis, dan Aljazair) senilai Rp 27 juta.

Dari Wilker Pelabuhan Tanjung Perak berupa: 640 ekor burung dan 1 ekor ular melalui 8 kali pemasukan senilai lebih dari Ro 153 juta dari Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan. Berbagai jenis burung tersebut terdiri dari Beo, Punglor, Manyar, Cucak Ijo, Tledekan, Murai Batu dan sebagainya dalam kondisi mati.  

Melalui Wilker Bandara Internasional Juanda selama 5 bulan (Januari - Mei 2019) berupa: burung 141 ekor, ular 13 ekor dan geko 1 ekor melalui 4 kali pengiriman/pemasukan senilai lebih dari Rp 106 juta. Komoditas tersebut berasal dari  Malaysia, Nusa Tenggara Timur, dan Sumatera Barat. 

"Pemusnahan ini terpaksa dilakukan karena telah melanggar sebagaimana yang diatur pada Pasal 5 dan 6 UU Nomor 16 Tshun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. selain untuk memberikan efek jera kepada pelaku, juga untuk menegakan hukum dan kewibawaan pemerintah," ujar Musyaffak. ***