logo

Jokowi Sebut Tak Ada Jatah-jatahan Kursi Menteri

Jokowi Sebut Tak Ada Jatah-jatahan Kursi Menteri

Foto: Antara
13 Juni 2019 09:14 WIB
Penulis : Dwi Putro Agus Asianto

SuaraKarya.id - JAKARTA: Presiden Joko Widodo menyebut sejak awal pembentukan kabinetnya, termasuk hingga saat ini tidak ada istilah jatah-jatahan kursi menteri untuk partai politik pendukungnya.

“Dalam politik bukan masalah, tanya saja ke partai-partai apa pernah kita bicara masalah menteri? Atau menteri apa? Enggak pernah,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam wawancara khusus dengan Tim LKBN Antara di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (12/6/2019).

Menurut Jokowi, semua partai pendukungnya sudah mafhum bahwa penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden.

Namun ia menjelaskan bahwa kemudian wajar jika ada partai-partai tertentu dengan persentase perolehan suara yang besar mendapatkan porsi kursi menteri yang lebih banyak.

“Kalau beliau-beliau tahu itu hak prerogatif presiden, ya logis persentase gede masa diberi menteri satu, yang persentase kecil diberi menteri empat, ya enggak gitu, bukan penjatahan, normal saja,” katanya.

Hal itu dianggapnya bukan sebagai penjatahan, namun merupakan sesuatu yang wajar terjadi dalam dunia politik dan pemerintahan.

Dengan caranya seperti itu, Jokowi mengaku tetap bisa mempertahankan kekompakan koalisi pendukungnya selama ini.

“Nyatanya lima tahun kemarin tidak ada masalah, semua dengan komunikasi, baik dengan ketua umum partai, dengan sekjen-sekjen, semua bisa dibicarakan saya kira dari pengalaman tidak ada masalah,” katanya.

Terkait dengan partai politik atau pihak manapun yang menyatakan ingin bergabung dengan koalisinya, Jokowi menyatakan selalu terbuka.

“Ya gabung saja, saya kan selalu terbuka, siapapun yang mau bersama-sama membangun negara ini, memajukan negara ini ayo kita ini kan tidak kenal oposisi murni tidak ada, jadi ya kita yang paling penting komunikasi,” katanya.

    Fokus Tiga Hal

Presiden RI Joko Widodo mengatakan Kabinet Kerja Jilid II ke depan akan fokus pada tiga hal meliputi penguatan fondasi pada penyelesaian proyek infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, dan reformasi birokrasi.

Presiden Joko Widodo  mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara besar memerlukan fondasi-fondasi yang kuat agar bisa bersaing dengan negara-negara lain.

“Fondasi itu diperlukan dalam rangka kompetisi kita dengan negara-negara lain dan saya melihat memang kenapa kita lima tahun ke belakang kita fokus pada infrastruktur karena stok infrastruktur kita, kita lihat memang masuk baru pada angka baru 37 persen,” kata Jokowi.

Hal itu, kata Presiden, berarti bahwa mobilitas barang, orang, jasa, dan logistik banyak yang terhambat dan biaya-biaya itu menjadi tinggi karena ini tidak tertangani dengan baik.

Menurut dia, dibandingkan dengan negara-negara tetangga saja, biaya logistik di Indonesia bisa sampai 2 sampai dengan 2,5 kali lipat lebih tinggi.

“Artinya, infrastruktur kita enggak siap sehingga kita fokus di situ, fokus saja sudah. Kemudian lima tahun ke depan kita masih menyelesaikan ini, masih banyak yang harus diselesaikan infrastruktur kita,” katanya.

Namun, Presiden menegaskan bahwa ke depan Kabinet Kerja selanjutnya akan mulai bergeser strategi pembangunan SDM.

“Ini nanti juga fondasi meskipun ini nanti dua-duanya sebetulnya kalau kita hitung secara return politik, return ekonomi enggak bisa langsung dinikmati tetapi ini perlu, perlu kalau kita mau return ekonomi cepat, returnpolitik datang, ya, gedein saja subsidi, rakyatnya senang kita dapat return-nya. Akan tetapi, ini tidak kita lakukan karena kita tahu ini fondasi yang akan membawa negara ini pada sebuah negara yang efisien sehingga bisa berkompetisi,” katanya.

Fokus yang ketiga adalah fondasi penguatan reformasi birokrasi dan reformasi struktural untuk merespons perubahan yang begitu cepat.

Menurut Jokowi, reformasi birokrasi akan mendorong megara makin efisien.

“Tiga hal ini yang menurut saya yang sangat diperlukan negara kita agar kita tidak terjebak dalam jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap yang ini menurut saya banyak dialami negara-negara lain,” katanya.

Setelah itu, kata Jokowi, baru kemudian melangkah ke fokus keempat, yakni teknologi inovasi yang disebutnya sebagai tahapan besar berikutnya.

Ia menyebutkan tiga hal itu akan menjadi pedoman makro dengan tataran mikro yang juga harus dikuasai oleh menteri-menterinya secara detail.

Namun, Presiden menegaskan bahwa menteri-menteri dalam kabinet selanjutnya akan makin simpel dari sisi penugasan tetapi fokus.

“Menteri-menteri ini ke depan akan makin simpel, sudah kamu menteri apa, menteri apa, misalnya dua sajalah selesaikan pekerjaan ini dan ini selama lima tahun. Rampung,” katanya seperti dikutip Antara.
***