logo

LAMI: Penegak Hukum Jangan "Masuk Angin" Ungkap Dugaan Korupsi Proyek Infrastruktur Di Disperkimtan Kota Bekasi

LAMI: Penegak Hukum Jangan

Gedung Mako Satpol PP dan BPBD TA Multiyears 2017 di Disperkimtan Kota Bekasi, tengah masuk dalam penyidikan Tipikor Polda Metro Jaya. (Foto: Dharma/suarakarya.id).
12 Juni 2019 12:30 WIB
Penulis : Dharma/Aji

SuaraKarya.id - BEKASI: Kasus dugaan korupsi proyek Multiyears (Anggaran tahun jamak) tahun 2017 pada  pembangunan Gedung Mako Satpol PP dan BPBD di Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Bekasi masih menyisahkan pertanyaan.

Belum lama ini, Forum Mahasiswa dan Masyarakat Bekasi (Formasi), mendesak Tipikor Polda Metro Jaya harus membuka hasil dari penyidikan dugaan korupsi di Disperkimtan. Tujuannya, agar kasus tersebut tidak diam ditempat (stag) termasuk juga tak hanya menjaring dugaan korupsi ditingkatan staf.

Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) mendukung penuh langkah sejumlah mahasiswa untuk membongkar kasus korupsi di wilayah Kota Bekasi.

Koordinator LAMI, Suganda mendesak agar Tipikor Polda Metro Jaya membuka perkembangan proses penyidikan kasus tersebut.

"Pihak penegak hukum untuk tidak masuk angin dalam mengungkapkan dugaan korupsi di Kota Bekasi. Apalagi, sudah sampai tahap penyidikan," kata Suganda dalam pesan WhatsApp yang diterimasuarakarya.id, Rabu (12/5/2019).

Dia juga menginginkan penyidik Tipikor Polda Metro Jaya dapat mengungkap siapa aktor intelektualnya. Menurutnya, kasus dugaan korupsi ini tidak hanya melibatkan bawahan. Karena mereka dianggap tidak memiliki kebijakan.

"Aktor intelektual harus diungkap sama penegak hukum. Kalau hanya pegawai atau bawahan, itu gak masuk logika. Karena mereka tidak memiliki kebijakan yang penting untuk mengambil keputusan," jelasnya.

Sementara itu, Ketua  Formasi Jimmy mengatakan, hasil pemeriksaan mantan Kepala Disperkimtan, Dadang Ginanjar di Tipikor Polda Metro seolah-olah disembunyikan.

"Sudah lebih dari sebulan pemeriksaan di Tipikor Polda Metro Jaya, tapi hingga kini baru satu orang yang jadi tersangka, itu pun tidak ditahan," ungkapnya.

Saat dikonfirmasi wartawan, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan, pihaknya akan mengecek terlebih dahulu terkait tahapan kasus dugaan korupsi di penyidikan.

"Iya, saya dengar penyidikan, nanti saya cek dulu ya," ujar Argo dalam sambungan selulernya.

Dalam kasus dugaan tipikor pada proyek Gedung Mako Satpol PP dan BPBD tahun 2017, tiga orang staf di Disperkimtan Kota Bekasi termasuk Kepala Dinas (Saat itu) Dadang Ginanjar diperiksa penyidik Tipikor Polda Metro Jaya.

Ketiga Staf itu diantaranya AJ, ER, AR. Ketiganya tidak ditahan meski salah satunya sudah naik status menjadi tersangka. ***

Editor : Dwi Putro Agus Asianto