logo

ICW Minta Hakim Tolak Gugatan Buronan Sjamsul Nursalim

ICW Minta Hakim Tolak Gugatan Buronan Sjamsul Nursalim

Jubir KPK Febri Diansyah
12 Juni 2019 11:46 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta mejelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tangerang menolak permohonan gugatan perdata pengusaha Sjamsul Nursalim ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pasalnya,  ICW menilai gugatan yang dilayangkan salah alamat.

"ICW meminta agar pengadilan tidak menerima gugatan yang dilayangkan Sjamsul Nursalim," ujar peneliti dari ICW, Kurnia Ramadhana, di Jakarta, Rabu (12/6/2019). ICW juga meminta KPK tetap memberikan dukungan dan perlindungan kepada auditor BPK yang digugat Sjamsul. Dia juga meminta BPK ikut berperan melakukan pembelaan kepada auditor bersangkutan.

"KPK secara kelembagaan tidak melepaskan tanggungjawabnya dengan memberikan perlindungan, serta membela ahli dari berbagai macam ancaman, termasuk gugatan perdata dari tersangka korupsi," katanya.

Menurut Kurnia, setidaknya ada lima alasan yang membuktikan Sjamsul tidak pantas menggugat BPK. Pertama,  audit BPK yang dilakukan pada 2017 telah dibenarkan oleh majelis hakim pada persidangan dengan terdakwa Syafruddin Arsyad Tumenggung. Putusan terhadap Tumenggung pun secara sah dan meyakinkan telah terbukti merugikan keuangan negara sebesar Rp 4,58 triliun karena menerbitkan Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada Nursalim.

Kedua, audit BPK dengan jenis pemeriksaan dengan tujuan tertentu/investigatif tidak membutuhkan tanggapan dari pihak yang diperiksa. Ketiga, audit yang dilakukan oleh BPK dilakukan atas permintaan KPK dalam rangka penghitungan kerugian negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam Pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham/Surat Keterangan Lunas kepada Sjamsul Nursalim selaku Pemegang Saham Pengendali BDNI pada 2004.

Keempat, audit BPK yang dilakukan pada 2002, 2006, dan 2017 tidak bisa disamakan, karena pada prinsipnya ruang lingkup audit berbeda satu sama lain. Lalu, pada audit sebelumnya (2002 dan 2006), tidak pernah ada kesimpulan bahwa utang Nursalim kepada negara telah selesai, maka dari itu tidak tepat jika kuasa hukum menjadikan hal ini sebagai dasar gugatan.

Kelima, seorang ahli yang memberikan kesaksian di muka persidangan tidak bisa dituntut secara pidana maupun perdata atas keterangan yang disampaikan. Hal ini diatur dalam Pasal 32 ayat (1) United Convention Against Corruption yang telah diratifikasi dalam UU No 7 Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa seorang ahli harus mendapat perlindungan dari negara terkait dengan keterangan yang disampaikan di muka persidangan.

Sjamsul Nursalim mengajukan gugatan terhadap BPK di PN Tangerang. Berdasarkan data di situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Tangerang, gugatan itu didaftarkan sejak Selasa (12/2) dengan nomor perkara 144/Pdt.G/2019/PN Tng

Salah satu petitum dalam gugatan ini ialah agar pengadilan menyatakan 'Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham/Surat Keterangan Lunas kepada Sdr Sjamsul Nursalim selaku Pemegang Saham Pengendali BDNI pada Tahun 2004 Sehubungan dengan Pemenuhan Kewajiban Penyerahan Aset oleh Obligor BLBI kepada BPPN Nomor 12/LHP/XXI/08/2017 tanggal 25 Agustus 2017' tidak sah, cacat hukum, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Menanggapi gugatan tersebut, KPK  memastikan  mendukung penuh BPK. "Kami memberikan dukungan penuh pada BPK, karena sejak awal penanganan kasus BLBI ini merupakan kerja sama KPK dan BPK, khususnya untuk perhitungan kerugian keuangan negara," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Otto Hasibuan selaku penasihat hukum Sjamsul Nursalim  menggugat BPK dan auditornya yang bernama I Nyoman Wara. Gugatan dilayangkan Otto pada 12 Februari 2019. Menurut Febri, sidang perdana gugatan tersebut akan diselenggarakan hari ini.

Tidak hanya memberikan dukungan penuh, Febri mengatakan, KPK juga berencana mengajukan gugatan sebagai pihak ketiga yang terusik dengan gugatan yang dilayangkan Sjamsul terhadap BPK. "Kami akan mengikuti proses persidangannya dan direncanakan juga akan mengajukan gugatan balik atau rekonvensi  sebagai pihak ketiga yang kepentingannya terganggu dengan adanya gugatan Sjamsul Nursalim terhadap BPK tersebut," kata Febri.

Febri berharap masyarakat ikut dalam mengawasi proses persidangan gugatan perdata di PN Tangerang. "Ini jadi pelajaran penting ke depan bahwa siapapun pihak-pihak lain yang ingin menggugat ahli yang diajukan oleh KPK, ataupun kerjasama KPK dengan instansi lain, maka KPK akan memberikan dukungan penuh," kata Febri.

KPK menetapkan Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI. Penetapan ini merupakan pengembangan dari perkara mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung yang divonis 15 tahun penjara.

Editor : Dwi Putro Agus Asianto