logo

Ketua Katar: Jakarta Tak Butuh Operasi Yustisi, Tetapi Perlu Penegakan Perda Tibum.

Ketua Katar:  Jakarta Tak Butuh Operasi Yustisi, Tetapi Perlu Penegakan Perda Tibum.

Ketua Katar Sugiyanto
11 Juni 2019 17:48 WIB
Penulis : Yon Parjiyono

SuaraKarya.id - JAKARTA: Pemahaman makna tentang oprasi yustisi Kependudukan ( OYK ) selama ini telah salah kapah, karena seakan-akan oprasi yustisi itu wajib dilakukan setiap tahun hanya setelah lebaran saja untuk merazia pendatang baru.

Sedangkan penegakan perda ketertiban umum ( Tibum ) setiap saat oleh polisi pamong praja ( Satpol PP ) di DKI itu adalah hal yang utama.

Hal itu dikatakan Sugiyanto, Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru ( Katar ), Sugiyanto di Jakarta, Selasa (11/6/2019).

“Ada pandangan keliru di masyarakat, seolah-olah di Jakarta oprasi yustisi setelah lebaran itu harus dilakukan untuk menertibkan pendatang baru,” katanya Sugiyanto yang akrab disapa SGY itu .

Ia menjelaskan bahwa sejatinya oprasi yustisi kependudukan tidak perlu ada, karena penegakan perda setiap saat yang harus dilakukan oleh satpol PP sudah termasuk bagian dari oprasi yustisi kependudukan ( OYK ).

“Tidak perlu ada operasi atau apapun namanya karena berpotensi melanggar HAM, juga KTP-elektronik sudah berlaku nasional. Menghapus istilah operasi dengan pelayanan bina kependudukan sudah benar. Itu adalah cara-cara yang tepat dalam upaya penegakan aturan,” ucapnya.

Lebih lanjut priya berkaca mata ini menambahkan bahwa pada perda No 8 tahun 2007 tentang Ketertibam Umum telah gamblang di disebutkan hal tentang ketertiban umum yang terkait dengan urbanisasi dan pendatang baru.

Ketentuan itu ada pada pasal 56 dan pada pasal 57 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). Aturannya menerangkan tentang ketentuan tinggal di Jakarta bagi pendatang baru, bertamu lebih dari 1X24 jam wajib lapor Rukun Tetangga, pemilik rumah kost, penghuni rumah kontrakan, dan penggelola rumah susun wajib lapor Lurah melalui Rukun Tetangga ( RT ).

“ Melanggar aturan perda pasal 56 dan pasal 57 itu ada ancaman pidananya lho. Jadi untuk apa lagi ada oprasi yustisi, perintahkan saja Satpol PP untuk tegakan perda Tibum itu. Dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan PP No 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP telah terang menegaskan tentang tugas Salpol PP sebagai penegak perda dan pekada,” ucap SGY lagi.

Terkait dengan masih adanya pro dan kontra tentang kebijakan penghapusan oprasi yustisi kependudukan, dan bahkan membandingan Jakarta dengan Kota Pahlawan Surabaya yang diangap sukses menurunkan tren urbanisasi karena menggelar oprasi yustisi setelah lebaran, Sugiyanto menangapi dengan santainnya.

“Ukuran sukses itu bukan dari hasil oprasi merazia warga negara, tetapi harus dari hasil penegakan aturan. Anies Baswedan sebagai gubernur Ibu Kota Negara telah tepat lebih memilih penegakan aturan untuk mengatasi masalah urbanisasi, dan pendatang baru, bukan dengan cara-cara oprasi,” katanya.

Aktivis senior Jakarta ini menegaskan bahwa setidaknya ada tiga masalah besar di DKI Jakarta yang sangat terkait dengan masalah urbanisasi dan pendatang baru.

Ketiga masalah itu adalah kemacetan, sampah, penertiban pedagang kaki lima dan penghuni liar.

“ Solusinya adalah penegakan perda setiap saat oleh satpol PP dengan melibatkan lurah dan Rukun Tetangga. Karena penuntasan masalah urbanisasi dan pendatang baru juga akan berdampak sebagai penyelesaiannya masalah lainnya,” tuturnya menegaskan.

Editor : Yon Parjiyono