logo

Sambangi Kantor DPD, PD/PK Golkar Bangli Dan Badung Siap Ke Mahkamah Partai

Sambangi Kantor DPD, PD/PK Golkar Bangli Dan Badung Siap Ke Mahkamah Partai

Foto: ilustrasi. (Sindonews.com)
09 Juni 2019 20:14 WIB
Penulis : Pudja Rukmana

SuaraKarya.id - DENPASAR: Buntut pencopotan 6 ketua DPD II Partai Golkar Bali kian memanas. Puluhan Pengurus Desa (PD) dan Pengurus Kecamatan (PK) Golkar Kabupaten Bangli dan Badung mendatangi Kantor DPD Partai Golkar Bali di Jalan Surapati Nomor 9, Denpasar, Minggu (9/6/2019) siang.

Kedatangan mereka adalah untuk menyampaikan aspirasi ketidaksetujuan mereka dengan keputusan pemberhentian Ketua DPD II Golkar Kabupaten Bangli, I Wayan Gunawan maupun Ketua DPD II Golkar Kabupaten Badung, I Wayan Muntra.

Dilansir Tribun-Bali.com, Ketua Pengurus Kecamatan (PK)  Kintamani, I Gede Koyan Eka Putra mengatakan pihaknya akan menempuh jalur ke Mahkamah Partai Golkar.

"Segera ke Mahkamah Partai dan teman-teman yang di Plt-kan mau ke Mahkamah Partai. Teman-teman sudah membawa pengacara. Intinya, seluruh PK, PD di Kabupaten Bangli menyampaikan aspirasi," katanya.

Adapun aspirasi yang disampaikan ke Kantor DPD Golkar Bali, yakni PK dan PD se-Kabupaten Bangli menolak adanya SK Plt yang dikeluarkan Plt Ketua DPD I Golkar Bali, Gde Sumarjaya Linggih alias Demer.

Pihaknya juga meminta agar SK tersebut dicabut.

"Kami tetep menolak plt terhadap Wayan Gunawan, dan keempat mendukung Wayan Gunawan sebagai Ketua DPD Bangli sesuai Musda Kabupaten Bangli 2016-2021," ucapnya.

Pihaknya juga mendesak dan membawa aspirasi ini ke Mahkamah Partai, dan nantinya apa pun hasil keputusan di Mahkamah Partai, pihaknya akan legowo dan siap menerima.

"Kalau menurut hemat saya, tidak pantas mem-plt-kan Wayan Gunawan. Alasannya, belum jelas. Dibilang, khusus Pak Gunawan pernah menggebrak meja saat rapat, tapi apakah masuk akal? Di mana-mana sidang di politik, DPR, biasa soal gitu-gitu, mesti ada klarifikasi, tidak ujug-ujug Plt," katanya.

Ia menambahkan, "Jujur saja (kami merasa) terdzolimi," ujarnya.

Sementara itu Kecamatan (PK) Golkar Kuta Selatan, Wayan Mudana, tidak menerima terjadi Plt tersebut karena melihat dedikasi Wayan Muntra saat menjabat DPD II Golkar Badung.

"Jangan hanya berdasarkan satu informasi kekeliruan atau kesalahan mengaburkan perjuangan dan  pengorbanan beliau. Kita tidak semata-mata mencintai Wayan Muntra tetapi bagaimana menjaga marwah Partai Golkar Kabupaten Badung secara utuh. Melihat kondisi riil di Badung terhimpit, dengan masalah ini menjadi semakin kerdil," katanya.

Terkait opsi yang diberikan partai yakni legowo atau mengajukan ke Mahkamah Partai, pihaknya mengatakan tergantung konteks yang dibicarakan.

"Intinya, lakukan legowo tergantung konteks yang dibicarakan. Karena, ini menyangkut harkat martabat Partai Golkar. Legowo yang bagaimana mampu mengamankan harkat martabat Partai Goklkar itu. Ini kan ada pengkerdilan, justru berdasarkan anggaran rumah tangga Partai Golkar, ini kita pertanyakan dan untuk mempertegas kita melanjutkan ke Mahkamah Partai," ungkapnya.

Ia mengaku menghargai apa yang disampaikan DPD I saat melakukan diskusi, namun pihaknya melihat secara subyektif ada kepentingan politik.

"Tapi secara subyektif ini politik, memang di hadapan kita semua mengatakan begitu, dimana-mana seperti itu, mengamankan posisi mereka," katanya.

Jika nantinya setelah dibawa ke Mahkamah Partai namun kondisinya tetap sama, pihaknya mengaku akan mengambil langkah-langkah semisal memilih tidak aktif.

"Kami menghargai asas kepatuhan AD/ART, hak politik sejauh mana langkah-langkah berikutnya. Kalau mundur, jangan terlalu dini, kami kader murni Partai Golkar Kabupaten Badung tidak mesti mengambil langkah mundur. Mungkin dengan tidak aktif. Kami tidak mau dinaungi Partai Golkar yang hanya, maaf, berkepentingan sesaat, kami cinta Golkar," katanya.

Peluang Diskusi

Menanggapi aspirasi dari kadernya tersebut, Sekretaris DPD Partai Golkar Bali, I Nyoman Sugawa Korry mengatakan proses keluarnya SK Plt tersebut sudah merupakan keputusan lembaga dan bukan orang per orang.

"Itu adalah keputusan lembaga melalui proses rapat. Ada aspirasi masing-masing daerah dengan permasalahan berbeda," katanya.

Ia mengatakan Ketua DPD Jembrana di-Plt-kan karena mundur, Tabanan dikarenakan ada sapirasi 8 dari 10 kecamatan dan secara lisan dianggap mundur, Karangasem karena duapertiga PK yang mengajukan.

Sementara untuk Badung dikarenakan desakan PDK Kosgoro, dan Bangli karena pelanggaran.

"Kalau sekarang ada aspirasi yang disampaikan, kami terima karena mereka kader-kader kami. Apalagi, disampaikan dengan cara elegan, kami terima dengan baik," katanya.

Ia mengatakan, "Yang jadi keputusan partai itu legowo dan ke Mahkamah Partai atau ketiga diskusikan. Ada peluang diskusi dengan demikian memberikan pembelajaran, apavpun masalahnya yang utama adalah menjaga Partai Golkar."

Sugawa menambahkan sangat mungkin dilakukan diskusi sepanjang semua pihak mengalahkan diri sendiri.

"Kalau menurut saya, sangat mungkin diskusi, sepanjang semua pihak baik Mundra mengalahkan diri sendiri. Kalau keliru sadari kekeliruan, kalau berjasa kan relatif, semua juga berjasa," katanya.

Sementara itu, terkait penyelesaian masalah ini dengan duduk bersama, Plt Ketua DPD I Golkar Bali, Gde Sumarjaya Linggih mengatakan bisa saja terjadi.

"Bisa aja duduk bersama untuk menyelesaiakannya. Ya, lihat waktunya," katanya.

Dengan duduk bersama ia mengatakan apa pun bisa terjadi dalam politik.

"Kalau duduk bareng bisa, apa pun bisa terjadi dalam politik," katanya. ***

Editor : Pudja Rukmana